Follow detikFinance
Senin 20 Jun 2016, 17:45 WIB

Gantikan Rini, Kehadiran Menkeu Sempat Dipersoalkan DPR

Michael Agustinus - detikFinance
Gantikan Rini, Kehadiran Menkeu Sempat Dipersoalkan DPR Foto: Menkeu gantikan Rini di Komisi VI DPR (Michael Agustinus-detikFinance)
Jakarta - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sore ini menghadiri rapat kerja dengan Komisi VI DPR untuk membahas tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk sejumlah BUMN dalam APBN-P 2016.

Kehadiran Bambang yang menggantikan Menteri BUMN Rini Soemarno ini sempat dipermasalahkan sehingga terjadi perdebatan selama kurang lebih 45 menit di dalam rapat.

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI-P, Irmadi Lubis, meminta Bambang membawa surat persetujuan dari Menteri Keuangan (Menkeu), alias dari Bambang sendiri, karena aturan mengharuskan pihak yang mewakili pemerintah dalam pembahasan PMN mendapat surat persetujuan dari Menkeu.

"Bapak (Bambang Brodjobegoro) harus membawa surat persetujuan dari Menteri Keuangan. Rapat ini tidak bisa kita lanjutkan. PP Nomor 41 Tahun 2003 pasal 3 ayat 2 mengatur itu," kata Irmadi dalam rapat kerja di Gedung DPR, Jakarta, Senin (20/6/2016).

Menanggapi hal itu, Bambang menyatakan dapat segera menyiapkan surat dari dirinya sendiri bila dibutuhkan.

"Kalau itu jadi prasyarat kami bisa segera siapkan. Tapi kami mohon raker bisa dilanjutkan," ucapnya.

Tapi Irmadi ngotot harus ada surat dulu, baru rapat dilanjutkan.

"Legalnya dulu, kita rapat bukan di pasar. Apa yang kita putuskan tidak sah nanti," kata Irmadi.

Wakil Ketua Komisi VI DPR, Azam Azman Natawidjaja, mendukung Irmadi.

"Apa gunanya pemerintah membuat aturan kalau tidak diikuti? Kita nggak berani Komisi VI melanjutkan ini. Tata aturannya harus jelas," tandasnya.

Anggota Komisi VI DPR dari PDI-P lainnya, Rieke Dyah Pitaloka, juga mempermasalahkan keabsahan kehadiran Bambang.

"Untuk pembahasan PMN itu adalah kewenangan Menteri Keuangan. Apakah saudara hadir sebagai Menkeu atau mewakili Menteri BUMN? Kalau sebagai Menteri BUMN harus membawa surat persetujuan dari Menkeu," ujar Rieke.

Akhirnya rapat dilanjutkan kembali setelah Bambang menegaskan bahwa kehadirannya sebagai Menkeu yang ditugaskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membahas PMN bersama Komisi VI DPR, tidak perlu persetujuan dari Menkeu.

"Sesuai Keppres, jabatan saya Menkeu. Saya ditugaskan oleh Pak Presiden, tidak ada kaitannya dengan Menteri BUMN," tutupnya.

Seperti diketahui, Pelarangan Rini ke DPR berlaku sejak Pansus Angket Pelindo II menyerahkan hasil rekomendasinya ke Paripurna DPR pada 23 Desember 2015.

Salah satu poin pansus itu adalah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberhentikan Rini dari jabatan Menteri BUMN. Turunan dari rekomendasi itu, Plt Ketua DPR saat itu Fadli Zon diminta melarang Rini hadir ke DPR.

Praktis hingga kini, Rini tak bisa ke DPR, termasuk membahas program kerja dan anggaran Kementerian BUMN.

Sebetulnya, mayoritas fraksi yakni 9 dari 10 fraksi telah setuju menghadirkan Rini ke DPR namun 1 fraksi yakni PDI-P masih tetap menolak kehadiran Rini di DPR.

Sebagai jalan tengah, Jokowi menunjuk Menkeu menggantikan Rini dalam setiap rapat di DPR. (feb/feb)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed