OJK Resmikan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di Bali

Denpasar - Provinsi Bali kini mempunyai Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Tim ini bertugas membuka kemudahan untuk masyarakat mengakses sektor jasa keuangan.

Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kusumaningtuti S. Soetiono mengatakan akses keuangan masyarakat menjadi penting karena berdasarkan survei nasional yang diselenggarakan OJK tahun 2013, tingkat inklusi keuangan hanya mencapai 59,7%.

"Yang berarti baru sekitar 6 dari 10 penduduk yang telah memiliki akses, itu pun didominasi oleh sektor perbankan. Bila kita bandingkan dengan negara tetangga, Singapura misalnya, tingkat inklusi keuangannya mencapai 96%, Malaysia 81%, Thailand 78% dan Australia 99%1," ujar Kusumaningtuti dalam peresmian TPAKD Bali di Denpasar, Senin (27/6/2016).

TPAKD dibentuk di setiap provinsi dan dipimpin Gubernur. Dalam acara TPAKD, Gubernur Bali yangf diwakili Wakil Gubernur Bali I Ketut Sudikerta, mengatakan pembentukan TPAKD dapat mengurangi dan mencegah ketimpangan pembangunan sektor perekonomian serta menjadi media bagi masyarakat dalam membangun akses keuangan yang lebih produktif.

Selain itu, mengoptimalkan potensi sumber keuangan daerah bagi perkembangan sektor usaha UMKM.

"Di Bali masih terjadi ketimpangan pembangunan karena tidak meratanya pemaksimalan potensi sumber daya di masing-masing kota/wilayah. Saya berharap dengan terbentulnya TPAKD dapat mencegah ketimpangan pembangunan wilayah di Bali," ujar Ketut di acara yang sama.

Selain Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK dan Wakil Gubernur Bali. Acara peresmian ini dihadiri pula Kepala OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara Zulmi, Kepala Bank Indonesia Provinsi Bali Dewi Setyowati, dan sejumlah wakil dari Bupati dan Walikota Provinsi Bali.

TPAKD Provinsi Bali sendiri telah menyiapkan serangkaian program kerja yang nantinya hasilnya diharapkan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat di Bali. Program kerja yang telah disusun adalah:

1. Peningkatan ketahanan pangan melalui program asuransi usaha tani padi (AUTP) dan asuransi usaha ternak sapi (AUTS)
2. Akselerasi program pembangunan 100 desa wisata
3. Penyaluran KUR bagi UMKM
4. Program peningkatan literasi keuangan masyarakat.

"Nantinya, program yang dijalankan oleh TPAKD Provinsi Bali ini akan kita evaluasi bersama efektivitas dan capaiannya," pungkas Titu, sapaan akrab Kusumaningtuti. (hns/hns)