.webp)
Utang ini diberikan sebagai kelanjutan program reformasi kebijakan Pemerintah Indonesia dalam mengurangi hambatan investasi dan mendorong kerja sama publik-swasta (Public Private Partnership) dalam proyek infrastruktur.
Pinjaman tersebut, yang merupakan pinjaman kedua ADB di bawah Program Peningkatan Investasi untuk Percepatan Pertumbuhan (Stepping up Investments for Growth Acceleration Program), akan dilengkapi dengan pembiayaan bersama yang nilainya setara US$ 224,6 juta dari KfW Bankengruppe, Jerman. Di tahap pertama program, KfW telah memberikan pembiayaan paralel senilai US$ 245 juta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Terbitnya dua belas paket reformasi ekonomi sejak September 2015 menunjukkan tekad pemerintah untuk melakukan perbaikan besar-besaran terhadap iklim investasi," sebutnya.
Peraturan yang memberatkan, serta biaya tinggi untuk mendirikan dan menjalankan usaha, telah menghambat investasi baru dan mengakibatkan Indonesia hanya berada di peringkat 109 dari 189 negara dalam laporan Bank Dunia tahun 2016 tentang kemudahan menjalankan usaha. Peringkat ini jauh di bawah negara-negara tetangga di kawasan yang sama.
"Indonesia perlu menciptakan sumber-sumber pertumbuhan baru, agar bisa kembali ke jalur pertumbuhan yang lebih tinggi dan lebih inklusif," ujar Rabin Hattari, ekonom di Departemen Asia Tenggara ADB.
"Investasi swasta berperan sangat penting untuk mendorong perekonomian yang kuat dan lebih terdiversifikasi," tambahnya.
Tahap pertama program reformasi pemerintah mencakup penetapan batas kepemilikan asing yang lebih tinggi di bidang transportasi darat, perkapalan dan pengelolaan pelabuhan; pembentukan kantor khusus untuk merumuskan kebijakan pengadaan lahan; dan pengembangan kerangka untuk sistem pengadaan secara elektronik (e-procurement). (feb/hns)
