"Beberapa hal yang sudah diumumkan pada 12 Paket Kebijakan itu ternyata belum jalan. Belum ada Perpres, belum ada Permen," ujar Rosan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (28/06/16).
Tidak mulusnya penerapan Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi bukan tanpa sebab. Pertama, Rosan menilai sosialisasi kepada masyarakat internasional maupun masyarakat kita terkait Paket Kebijakan Ekonomi yang mencapai 12 masih belum optimal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Alhasil, Rosan menyambut baik langkah pemerintah yang membentuk empat kelompok kerja (pokja) untuk mengawal berjalannya paket kebijakan/deregulasi yang telah diluncurkan oleh pemerintah.
"Kadin juga memberikan masukan mengenai sejumlah hal yang belum sempurna, dan yang belum berjalan, serta belum adanya payung hukum, kemudian terganjal di mana, apakah Kementerian atau BUMN," sebutnya.
"Kadin juga mendapat banyak masukan dan kita harapkan adanya pokja ini, apa yang selama ini menjadi bottleneck bisa diselesaikan secara cepat," ujarnya. (feb/feb)











































