BRI Beri 'Jatah' Transponder Satelit ke Pemerintah, Kemenkeu Berminat?

Jakarta - PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) memberikan 4 jatah transponder satelitnya, BRIsat, kepada pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Saat beroperasi perdana pada Agustus 2016 nanti, BRIsat memiliki 45 transponder. Apakah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berminat terhadap tawaran BRI?

"Sekarang belum sampai ke sana," kata Sekretaris Jenderal Kemenkeu, Hadiyanto di Jakarta, Selasa (28/6/2016).

Namun, Kemenkeu ke depan tak menutup kemungkinan untuk mengisi jatah slot transpoder yang ditawarkan BRI. Alasannya, Kemenkeu selama ini hanya memanfaatkan jasa pihak ketiga, alias menyewa transponder.

"Nanti kita lihat kebutuhannya seperti apa. Apa memerlukan transponder khusus untuk kita atau selama ini kan layanan IT kita sudah berlangganan dengan vendor yang sudah ada di Kemenkeu. Sementara itu dulu. Kita belum ada," sebutnya.

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan minat terhadap 1 slot transponder yang ada di BRIsat. KKP akan memanfaatkan jaringan satelit tersebut untuk mendukung pengawasan wilayah perairan di Indonesia.

"Untuk memberikan citra (foto satelit) perairan di Indonesia. Sehingga kita bisa mengetahui posisi kapal berkumpul. Dan bila ada kegiatan yang mencurigakan kita bisa langsung bergerak," ujar Sekretaris Jenderal KKP, Sjarif Widjaja.

Selain untuk pengawasan, pemanfaatan satelit juga akan diarahkan untuk mendukung kegiatan telekomunikasi.

"Terutama untuk menginformasikan kondisi cuaca kepada nelayan yang sedang melaut. Kalau komunikasi pakai telepon biasa itu sulit. Tapi kalau pakai telepon satelit, itu akan lebih andal," tegas dia. (feb/wdl)