Akses Terbatas, Perekonomian Kawasan Ini Terhambat

Trenggalek - Terbatasnya akses menuju kawasan-kawasan di Selatan Jawa Timur membuat pembangunan ekonominya jauh tertinggal dengan kawasan di sebelah Utara.

"Kurangnya ketersediaan akses menjadi penghambat utama pembangunan ekonomi di wilayah kami, dan menyebabkan kesenjangan yang besar dengan kawasan utara Jawa," ujar Bupati Trenggalek Emil E Dardak, di Trenggalek, Sabtu (2/7/2016).

Emil menyebut, di Selatan Jawa Timur ini ada sedikitnya 8 daerah yang tak lain merupakan eks Karesidenan Kediri dan Madiun Jawa Timur yang terdiri dari Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kota Kediri, Kabupaten Ponorogo, Kabupten Pacitan, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Tranggalek.

Adapun akses yang menurutnya sangat dibutuhkan salah satunya adalah akses transportasi bandar udara alias bandara. Lantaran tidak punya bandara yang melayani penerbangan sipil, warga di 8 kawasan tersebut harus menempuh perjalanan darat selama berjam-jam sebelum dapat mencapai bandara di kota terdekat.

"Sekitar 8 juta jiwa penduduk dari daerah eks Karesidenan Madiun dan Kediri sangat jauh menjangkau ke bandara terdekat, baik menuju ke Surabaya maupun ke Solo," kata dia.

Akibatnya, pertumbuan ekonomi di kawasan ini pun tidak bisa dikebut secepat wilayah utaranya. Ia mengatakan, jumlah tingkat kemiskinan di wilayah selatan Jawa Timur masih tinggi dibandingkan dengan wilayah utara. Misalnya di Kabupaten Trenggalek. Dari 800 ribu penduduk, kebutuhan kartu tidak mampu mencapai sekitar 270 ribu orang. Dengan kata lain 30% penduduknya masih terkategori miskin.

"Makanya diperlukan terobosan untuk mengurangi angka kemiskinan di wilayah selatan," terangnya.

Dengan terbukanya akses udara, maka lalu lintas orang dari maupun ke luar eks Karesidenan Kediri dan Madiun lebih mudah. "Dengan dibukanya akses udara, bisa menggerakkan perekonomian daerah ini lebih baik," katanya.

Sayang, hal tersebut sulit dicapai saat ini lantaran terkendala pemanfaatan ruang udara yang harus steril dari penerbangan sipil.

Maklum saja, di Madiun, terdapat Bandara Iswahyudi sebagai salah satu lapangan terbang paling penting bagi TNI Angkatan Udara dalam menunjang pertahanan nasional. Penerbangan sipil dikhawatirkan dapat mengganggu aktifitas militer.

"Memang masuk red zone. Tapi kami berharap, bagaimana caranya supaya dibuka akses udara, tapi kemudian tidak mematikan pertahanan udara. Misalnya TNI tetap sebagai pengatur navigasinya," tandasnya.




(dna/ang)