2018, Tol Tak Terima Pembayaran Tunai

Jakarta - Pelayanan jalan tol menjadi perhatian pemerintah. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengatakan pihaknya menargetkan dalam dua tahun ke depan tidak akan ada lagi transaksi menggunakan uang tunai di pintu tol.

Lewat kebijakan tersebut, pemerintah beranggapan pelayanan pembayaran di pintu tol bisa lebih cepat.

"Dalam dua tahun ke depan kami menargetkan pembayaran tunai di jalan tol sudah tidak ada lagi. Semua beralih ke pembayaran elektronik," ujar Basuki, ditemui usai acara halal bihalal Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (11/6/2016).

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Herry Trisaputra Zuna, mengatakan rencana penghapusan pembayaran tunai di pintu tol ini dilakukan, untuk meningkatkan kecepatan pelayanan transaksi, memangkas antrean, dan mengurangi potensi kemacetan di dalam tol.

"Kalau operator dipaksa cepat tapi penggunanya datang dengan uang tunai, uangnya besar, perlu kembalian, belum kalau kembaliannya kurang, itu butuh waktu," tutur Herry.

Menurutnya, bila pembayaran tunai belum bisa dihilangkan, maka kemacetan yang terjadi di pintu-pintu tol akan sulit dihindari. "Setiap proses ini, sama seperti kemacetan. Keberadaan satu kendaraan itu memengaruhi kendaraan yang lain. Kalau yang di depan lambat, maka terus ke belakang akan lambat. Kalau kendaraannya banyak, akhirnya akan terjadi antrean panjang dan akhirnya macet," sambung dia.

Sementara, menanggapi macet yang terjadi di Gerbang Tol Brebes Timur atau Brexit saat puncak musim mudik lebaran lalu, baik Basuki maupun Herry menerangkan, penyebabnya bukan pada lemahnya pelayanan di pintu tol.

"Saya akhirnya ke lokasi pada waktu itu. Dan yang terjadi itu bukan pelayanan di pintu tolnya yang lambat. Melainkan tersendatnya kendaraan di jalur arterinya yang membuat ekor antreannya sampai melewati gerbang tol. Jadi mereka yang ada di dalam tol mengiranya petugasnya yang lambat, padahal bukan," pungkas Herry. (dna/wdl)