.webp)
FAO juga sudah menetapkan dan meluncurkan 'The State of World Fisheries and Aquaculture (SOFIA)' sebuah laporan dan dokumen terkait perikanan dan budidaya yang menjadi referensi para anggota FAO dalam memenuhi kebutuhan ikan di dunia.
SOFIA ditetapkan dalam sidang ke-32 Committee on Fisheries (COFI) yang digelar FAO di Plennary Hall, markas pusat FAO di Viale delle Terme di Caracalla, Roma, Italia, Senin (11/7/2016).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sidang yang dibuka oleh Dirjen FAO Joze Graziano da Silva diikuti 194 negara anggota FAO, termasuk Indonesia ini, akan berlangsung hingga 15 Juli 2016. Sidang ini memiliki banyak agenda, salah satunya melucurkan SOFIA.
Laporan SOFIA merupakan dokumen 204 halaman yang berisikan data-data yang dikoleksi FAO dari negara-negara anggota dan proyeksi produksi dan kebutuhan ikan, baik dari perikanan tangkap maupun budidaya hingga tahun 2025.
Koleksi data dari para negara anggota FAO ini melalui proses dan memakan waktu yang panjang, sehingga data yang tercantum dalam SOFIA masih data hingga 2014 saja.
Joze Graziano menyatakan dokumen SOFIA ini sangat penting sebagai pegangan para negara FAO dalam memberikan kontribusi terkait ketahanan pangan dan kebutuhan gizi untuk masyarakat dunia.
Perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya merupakan sumber makanan, nutrisi, pendapatan, dan mata pencaharian dari ratusan juta manusia di dunia.
Dia menyampaikan data yang cukup mencengangkan bahwa di tahun 2014, konsumsi ikan per kapita dunia mencapai 20 kg.
"Ini rekor baru, karena meningkatnya produksi perikanan budidaya," kata dia.
 |
Menurut Joze Graziano, ikan akan menjadi salah satu komoditas makanan yang paling banyak diperdagangkan di dunia dengan lebih dari 50% nilai ekspor ikan berasal dari negara-negara berkembang.
Ini akan menjadi hal penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi bagi populasi dunia yang akan berjumlah 9,7 miliar penduduk pada tahun 2050.
Dari data di SOFIA, produksi ikan dunia pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar 196 juta ton, yang terdiri dari 52% berasal dari perikanan budidaya dan 48% dari perikanan tangkap.
Proyeksi ini meningkat signifikan dari data produksi ikan pada 2014 yang sebesar 167,2 juta ton, dengan rincian 44% perikanan budidaya dan 56% perikanan tangkap.
Proyeksi dibuat FAO melalui analisis data-data konsumsi ikan di tahun-tahun sebelumnya.
 |
Dengan proyeksi ini, maka ini memperlihatkan era baru yang mengindikasikan bahwa perikanan budidaya akan memiliki peran lebih dominan dalam sektor perikanan.
Tentu, kalau data dan proyeksi ini benar, maka negara-negara anggota FAO perlu memperhatikan secara serius dampak lingkungan yang terjadi akibat meningkatnya perikanan budidaya.
Selama ini, perikanan budidaya mendapat sorotan karena berdampak negatif terhadap lingkungan akibat residu pakan yang berlebihan yang mengendap di laut maupun danau. Perlu ada teknologi dan terobosan untuk mengantisipasi dampak ini.
Soal lingkungan memang sudah diwanti-wanti Jose dalam sambutan di dokumen SOFIA ini, baik kaitannya dengan perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Intinya lautan, perairan darat, dan ekosistem air sangat berperan dalam pengaturan suhu dan penyerapan karbon, sehingga perlu hati-hati dalam melakukan eksploitasi laut dan perairan dan meminimalkan polusi.
Terkait dalam memenuhi kebutuhan ikan, Jose juga menekankan pentingnya mengatasi pencurian ikan atau illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing. Sebuah perjanjian dalam memberdayakan pelabuhan perikanan untuk mengawasi IUU Fishing atau yang dikenal dengan Port State of Measures Agreement (PSMA) sudah diinisiasi FAO sejak 2009 dan telah diratifikasi 35 negara, mulai diberlakukan 5 Juni 2016.
"Ini adalah pijakan dan akan menjadi kunci penting dan utama masyarakat internasional dalam pemberatasan IUU Fishing," kata Jose.
Dia menyampaikan data bahwa selama ini ada 26 juta ton ikan hasil IUU Fishing per tahun atau lebih dari 15% dari total produksi perikanan tangkap. IUU Fishing harus diperangi karena praktik-praktik tersebut dapat mengancam keanekaragaman hayati lokal dan ketahanan pangan di banyak negara.
 |
Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Susi Pudjiastuti menyambut baik SOFIA 2016 dan mengapresiasi atas makin banyaknya negara yang berpartisipasi dalam pengisian kuesioner data.
Namun, Susi mengingatkan karena SOFIA 2016 menjadi dokumen pegangan penting dalam pembangunan dunia perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, maka negara-negara FAO harus memberikan data yang benar.
"Terkait dengan hal ini, Indonesia sangat mendorong negara-negara anggota FAO untuk meningkatkan kualitas data yang disampaikan ke FAO dengan lebih akurat, terbaru, dan bertanggung jawab," pinta Susi saat menyampaikan pidato intervensi selama 3 menit terkait SOFIA 2016 dalam sidang ke-32 COFI ini.
Menurut Susi, tanpa data yang kredibel yang mencerminkan jumlah sebenarnya, tidak mungkin dunia internasional mengambil langkah-langkah yang tepat dalam membangun ketahanan pangan yang berkelanjutan.
Indonesia, kata Susi, meluncurkan program One Data Initiative untuk meningkatkan proses pengumpulan data perikanan, dengan tiga pendekatan yaitu sumberdaya manusia, proses, dan teknologi.
Dengan pernyataan Susi ini, apakah ada negara anggota FAO yang mengirim data yang tidak kredibel? Dalam pidatonya, Susi tidak menuduhkan hal ini kepada negara mana pun, tapi hanya memberikan dorongan saja kepada setiap negara untuk menyampaikan data yang benar dan bertanggung jawab.
 |
Namun, sebenarnya kecurigaan adanya negara yang mengirimkan data yang tidak valid wajar saja muncul, karena FAO memang tidak mengkonfirmasi data-data yang dikirimkan negara-negara anggota. FAO hanya menawarkan bantuan teknis pengumpulan data bila ada negara-negara anggota yang membutuhkan.
Selain itu, beberapa negara anggota FAO juga masih dipertanyakan keseriusannya dalam memberantas IUU Fishing. Salah satu buktinya, masih banyak negara yang memiliki pelabuhan perikanan belum menandatangani ratifikasi PSMA. (asy/ang)
