Di Depan Anggota DPR, Pemerintah Paparkan 3 Risiko Perekonomian RI

Jakarta - Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memulai pembicaraan awal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017. Hasil pembahasan akan menjadi dasar penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN 2017 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Sidang Paripurna DPR.

Pembahasan dimulai dengan paparan kondisi perekonomian Indonesia saat ini dan proyeksi di tahun depan. Pemerintah menilai masih ada beberapa tantangan dan risiko yang harus dihadapi Indonesia dari sisi eksternal.

"Ekonomi Indonesia masih dibayangi oleh ketidakpastian dan tantangan ekonomi global," ungkap Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara, dalam rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (13/7/2016)

Risiko itu pertama adalah perlambatan ekonomi China yang langsung berpengaruh terhadap ekspor Indonesia. Kedua masih lemahnya harga komoditas dan diperkirakan akan berlangsung selama 3-5 tahun mendatang.

"Lemahnya harga komoditas, masih akan tetap membayangi kita sampai 3-5 tahun ke depan," ujarnya.

Ketiga, yaitu ketidakpastian dari perekonomian global. Perekonomian Amerika Serikat (AS) memang sudah mulai membaik, namun belum ada kepastian kapan suku bunga akan dinaikkan. Kemudian adalah dari belahan dari Uni Eropa, pasca referendum keluarnya Inggris dari Uni Eropa.

"Ada lagi, ketidakpastian dari hasil referendum Inggris yang keluar dari Uni Eropa, ini akan ciptakan ketidakpastian global tambahan bagi perekonomian dunia," terangnya.

Pada kuartal I-2016, ekonomi Indonesia hanya tumbuh 4,92%. Lebih baik dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, namun masih di bawah dari asumsi pemerintah. Komponen pendorong terbesar adalah konsumsi rumah tangga. Sedangkan investasi dan ekspor masih belum dapat optimal.

"Kami berharap angka pertumbuhan ekonomi di kuartal dua yang akan dikeluarkan BPS di awal Agustus ini bisa menunjukan perbaikan," ujar Suahasil. (mkl/wdl)