Kepala Subdirektorat Pengadaan Tanah Direktorat Jenderal Bina Marga, Herry Marzuki, mengatakan seluruh kebutuhan lahan ditergetkan rampung 100% pada Desember 2016.
"Sebanyak 140 km ini ditargetkan juga selesai pembebasan tanahnya akhir tahun ini," tegas dia, ditemui di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jakarta, Kamis (14/4/2016).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bahkan, sebagian besar lahan yang akan dibebaskan saat ini sudah pada tahap penyampaian hasil appraisal atau penilaian harga bumi dan bangunan. Yang artinya tinggal melakukan sosialissi hasil appraisal tersebut dan pembayaran uang ganti rugi.
"Dengan Undang-undang 2 tahun 2012 tentang penyediaan tanah, sebenarnya sekarang tanah pembebasannya bisa ngebut. Kalau mereka keberatan dengan harga yang dinilai, bisa melakukan gugatan sekali. Setelah itu apapun hasilnya tinggal dibayar. Kalau masih keberatan juga konsinyasi saja (UGR dititipkan ke pengadilan)," sebut dia.
Dari sisi ketersediaan dana pun, ia mengatakan, ada komitmen sekitar Rp 20 triliun dari Badan Usaha Jalan Tol atau pengelola jalan tol untuk menalangi biaya pembebasan lahan jalan tol yang salah satunya dapat digunakan untuk melakukan pembebasan lahan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar.
Sehingga, Herry optimistis target pembebasan lahan tersebut bisa tercapai. Diharapkan, dengan rampungnya pembebasan lahan maka proses pembangunan konstruksi jalan tol bisa lebih cepat lagi. (dna/ang)











































