Pemerintah Harus Evaluasi Kebijakan Ekonominya

Jakarta - Pemerintah seharusnya terlebih dulu melakukan evaluasi terhadap sejumlah kebijakan ekonomi yang akan ditempuhnya. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi lagi distorsi ekonomi yang lebih jauh, misalnya pada saat menaikkan harga BBM.Demikian dikatakan Didik J Rachbini, pakar ekonomi yang juga anggota Komisi VI DPR kepada wartawan di Klub Rasuna, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Rabu (23/3/2005).Menurut Didik, kasus kenaikan harga BBM serta tidak efektifnya dana kompensasi BBM yang terjadi saat ini seharusnya menjadi pelajaran baik pemerintah. Pemerintah harus lebih hati-hati dalam mengambil kebijakan karena saat kenaikan BBM terjadi kontroversi terhadap basis kebijakan itu, terutama mengenai sisi ilmiah dasar kebijakannya."Pemerintah menyatakan kenaikan harga BBM akan menurunkan kemiskinan, tapi ternyata tidak kan," katanya. Selain itu, juga efektifitas dari dana kompensasi sangat rendah sekali. Dan ini berarti studi yang dilakukan oleh pemerintah sama sekali salah. Pemerintah seharusnya sebelum mengambil kebijakan harus dievaluasi terlebih dulu. "Hal ini agar tidak terjadi distorsi yang lebih jauh, seperti yang terjadi saat ini, distorsinya telah jauh," katanya.Didik mengatakan, saat ini kebijakan kenaikan harga BBM telah terlanjur terjadi dan harga-harga juga sudah meningkat. "Ini seharusnya jadi pelajaran bagi pemerintah bahwa kalau melakukan langkah kebijakan ekonomi semestinya dimensi politik tidak diabaikan. Sehingga kontroversi akibat kebijakan itu tidak perlu terjadi," tandas Didik.Mengenai APBN Perubahan, Didik menyatakan belum mengetahui berapa persen besarnya perubahan tersebut. "Kita belum tahu berapa perubahannya, itu semua tergantung pada hasil pembahasan antara pemerintah dan DPR dengan dasar perhitungan yang ada," katanya."Nantinya akan dicari titik yang terbaik nilai subsidinya berapa dan harga yang baik berapa dan bagaimana dampak yang sudah dirasakan masyarakat," ujarnya. (mar/)