Pembahasan APBNP Akan Dikonsultasikan dengan Bamus DPR

Pembahasan APBNP Akan Dikonsultasikan dengan Bamus DPR

- detikFinance
Rabu, 23 Mar 2005 21:02 WIB
Jakarta - Panitia Anggaran DPR RI masih perlu melakukan konsultasi dengan Bamus DPR untuk menentukan mekanisme pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP), menyusul kenaikan harga BBM.Hal itu diungkapkan oleh Ketua Panitia Anggaran DPR Emir Moeis kepada wartawan, usai Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan Yusuf Anwar, di Gedung DPR/MPR, Jl. gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Rabu (23/3/2005)."Untuk membahas APBNP masih tanda tanya, karena menurut UU harus ada laporan semesternya. Kita mesti ngomong dulu dengan Bamus, karena ini diluar ketentuan UU," Kata Emir.Menurut Emir, berdasarkan surat dari Menkeu, pemerintah ingin melakukan pembahasan APBNP setelah masa reses, yakni sekitar bulan Mei. "Namun karena pembahasan tersebut di luar ketentuan UU Keuangan Negara, maka Panitia Anggaran masih menunggu arahan dari Bamus DPR," ujarnya.Emir juga mengatakan, berdasar informasi yang ia peroleh, sejauh ini asumsi APBNP masih sama dengan asumsi yang diajukan pemerintah sebelumnya. Yaitu harga minyak mentah dunia dipatok US$ 35 per barel. Nilai tukar rupiah Rp 8.900 per dolar, suku bunga SBI 3 bulan 8 %, inflasi 7 % dan pertumbuhan ekonomi 5,5 % dengan sasaran defisit anggaran 1,07 %.Menyangkut harga minyak, kata Emir, karena saat ini harga minyak dunia mencapai US$ 57 per barel, maka dipastikan subsidi tetap akan membengkak, mencapai Rp 70 Triliun hingga Rp 80 Triliun. Hal ini mengakibatkan pemerintah tetap tekor Rp 40 Triliun."Oleh Karena itu, mestinya alternatif energi kita siapkan dari sekarang. Karena menurut analis internasional, suatu saat harga minyak mentah dunia bisa tembus US$ 100 per barel," jelas Emir.Selain menyiapkan alternatif energi, Emir juga mengusulkan agar pemerintah mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan negara."Misalnya melalui peningkatan penerimaan perpajakan, pemberantasan ilegal logging, pemberantasan ilegal fishing, penuntasan kasus-kasus korupsi, maupun cara lain seperti melakukan penghematan dan efiensi di Pertamina," kata Emir. (fab/)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads