JK: Kota Harus Jadi Pusat Peradaban, Penggerak Ekonomi

Surabaya - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) membuka acara terkait perumahan dan masyarakat bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). JK menyebut kota yang baik adalah kota yang bersifat terbuka bagi semua orang.

"Kota harus inklusif dan mengakomodir semua orang," ujar JK dalam sambutannya pada acara The third session of the Preparatory Committee di Surabaya, Jawa Timur, Senin (25/7/2016).

Hadir dalam acara ini adalah Menteri Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Acara ini merupakan agenda internasional yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan Indonesia yang khusus berfokus pada masyarakat dan perumahan.

JK mengawali sambutannya dengan menyebut permukiman dan perumahan adalah masalah bagi setiap negara terkhusus negara-negara berkembang.

Saat ini mayoritas penduduk dunia tinggal di daerah perkotaan. Padatnya penduduk di perkotaaan tersebut akan berkaitan dengan kebutuhan makanan masyarakat khususnya pada bidang pertanian.

"Artinya juga mekanisme pertanian berhasil karena banyak orang pindah ke kota untuk mencari pekerjaan," terangnya.

Namun JK mengingatkan perlu adanya penyelesaian adil pada pembagian lahan di kota dan desa. Lahan-lahan di desa dibutuhkan untuk mengelola pertanian dan memberikan makan bagi masyarakat.

Tidak hanya itu, pertambahan penduduk di kota tidak akan terelakkan di masa akan datang. Oleh karenanya, menurut JK kota yang baik ke depan adalah kota yang dapat memberikan rasa senang kepada penduduknya dan terhindar dari pikiran-pikiran negatif.

"Larangan ke kota tidak lagi efektif. Harus membuat ketahanan menghadapi masalah bencana stres dan lainnya, ini harus dipersiapkan. Kota juga harus aman, apakah dari kriminal, terorisme dan kejahatan lainnya," jelasnya.

Kota yang diharapkan oleh JK juga harus ramah lingkungan dan dapat mencegah efek dari global warming.

"Di Indonesia harus green building dan green energy," ucapnya.

"Kota jadi pusat peradaban, menggerakkan ekonomi dan menjadi engine of growth dan governance tata kelola yang baik dan transparan dan di mana pun harus melihat masa depan kita lebih baik," sambungnya.

Pada kesempatan itu, JK mengajak kepada PBB untuk memindahkan dana-dana bantuan perumahan dari negara-negara maju ke negara berkembang terutama di Indonesia. JK menyebut bunga kredit rumah di sektor perbankan negara berkembang tidak negatif seperti yang ada di negara maju.

"Tidak mungkin kredit dibuat jangka pendek tapi jangka panjang," kata JK.

"Karena itu kerjasama sangat penting. Kami yakin di samping bank nasional dan di samping bak dunia untuk gerakkan bunga dari negatif ke positif," tambahnya. (fiq/ang)