Ical: Harga BBM Murah Tak Adil Buat Generasi Mendatang

Jakarta - Menko Perekonomian Aburizal Bakrie kembali membela kenaikan harga BBM. Menurutnya, jika harga BBM murah dan mengandung subsidi justru akan menimbulkan ketidakadilan pada generasi mendatang. Aburizal atau biasa disapa Ical ini menyampaikan hal itu dalam pidato sambutannya dalam acara diskusi kebijakan kenaikan harga BBM di Gedung Depkeu, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis (24/3/2005)."Dengan pemanfaatan minyak atau energi yang berasal dari fossil yang terbatas jumlahnya dan tidak dapat diperbaharui, maka jumlahnya akan semakin berkurang, sehingga tidak adil bagi generasi mendatang karena generasi mendatang akan mendapatkan kesempatan pemanfaatan sumber daya menjadi kecil," papar Ical.Ical menjelaskan, keputusan untuk menjaga harga BBM tetap murah hanyalah sebuah kebijakan populis yang tidak mungkin berkelanjutan dalam jangka panjang. Bahkan, dengan kebijakan harga BBM murah dan mengandung subsidi yang tidak sehat akan menyebabkan pola konsumsi cenderung boros. Disamping itu, lanjut Ical, dengan harga BBM yang murah akan menghambat pengembangan alternatif energi lain yang dapat diperbaharui seperti panas bumi, bio diesel, gas methane, matahari, angin dll, tidak menarik karena harga produksi dan penjualannya jauh lebih btinggi dari BBM yang disubsidi. "Dengan pola konsumsi seperti itu, dalam jangka panjang, kebijakan energi Indonesia tidak dapat dikembangkan dengan baik sehingga mungkin akibatnya dalam jangka panjang akan sangat buruk bagi generasi mendatang," tukasnya.Di tempat yang sama, ekonom UI M Ichsan menyebutkan, penyesuaian harga BBM diperlukan mengingat saat ini harga minyak dunia sangat tinggi, dimana untuk harga minyak Indonesia diperkirakan di kisaran US$ 32-36 per barel. Bahkan proyeksi terbaru menunjukkan harga minyak dunia tidak akan turun menuju US$ 35 per barel hingga 2010. Menurut Ichsan, secara umum, dampak kenaikan harga minyak bumi terhadap APBN sebenarnya relatif netral, tetapi akan membahayakan proses konsolidasi fiskal jangka panjang. Berdasarkan estimasi LPEM, jika harga minyak di APBN dipatok US$ 32 per barel, maka tambahan defisitnya akan mencapai Rp 5,7 triliun (0,2 persen PDB), jika harga minyak dipatok US$ 38 per barel, maka tambahan defisit Rp 8,5 triliun (0,3 persen PDB) dan jika dipatok US$ 40 oper barel, maka tambahan defisit Rp 11,4 tiliun (0,4 persen PDB). Ichsan menambahkan, dengan mempertahankan harga dan tidak disesuaikan, berdasarkan studi Bank Dunia, justru akan mendorong kerusakan dunia. Studi yang dilakukan Bank dunia menunjukkan biaya lingkungan yang diakibatkan harga yang bersubsidi bernilai sekitar US$ 1,1 miliar per tahun dan dapat mencapai US$ 3,2 miliar pada tahun 2007 jika tidak ada reformasi harga BBM sebagai akibat konsumsi BBM yang berlebihan. (qom/)