Pemikiran Dr Sjahrir tercermin dari terbitnya 12 paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan Pemerintahan Kabinet Kerja.
"Di era Pemerintahan Jokowi, sudah diluncurkan 12 paket kebijakan, deregulasi dalam waktu 6 bulan. Tujuan deregulasi adalah efisiensi untuk mengatasi masalah ketimpangan sosial," kata Mari saat menyampaikan materi seminar di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis (28/7/2016).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pelayanan yang mudah dan sederhana mendorong gairah masyarakat untuk mau melakukan usaha, mengembangkan bisnis yang pada akhirnya menggerakkan ekonomi.
Mari lantas mengutip pernyataan di dalam buku berjudul Sjahrir, Kebijaksanaan Negara, Konsistensi dan Implementasi.
"Seberapa jauh perubahan kebijakan dan penyesuaian struktural yang berhasil akan turut menentukan pertumbuhan ekonomi," kutip Mari.
Hal serupa sebenarnya juga pernah diterapkan di era Orde Baru. Dalam kurun waktu 1983-1989, Mendiang Presiden Soeharto telah mengeluarkan 9 paket deregulasi terkait pajak, keuangan, pasar modal, bea cukai dan lainnya.
Paket kebijakan yang dikeluarkan Soehato kala itu terbukti berhasil menjaga stabilitas ekonomi, stabilitas harga pangan dan energi. Sayangnya, kala itu paket kebijakan yang dikeluarkan belum menjawab tantangan pemerataan pembangunan.
Tantangan itu lah yang harus dijawab di era Pemerintahan Presiden Jokowi dengan berbagai kebijakannya. Pembangunan tidak hanya harus lebih baik tapi juga harus merata.
"Dia (Sjahrir) percaya deregulasi dan reformasi akan meningkatkan efisiensi dan mengurangi ketimpangan," tandas Mari. (dna/feb)











































