Pelajari APBN-P 2016, Sri Mulyani: Saya Ingin Bangun Kepastian

Jakarta - Menteri Keuanganm Sri Mulyani, akan mempelajari ulang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 yang baru saja disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Bagi Sri Mulyani, APBN harus memiliki kredibilitas dan mampu menciptakan kepastian ekonomi.

Hal ini disampaikan Sri Mulyani usai pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan pejabat eselon I, II, dan III Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), di Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/7/2016).

"Kami akan duduk sama-sama lagi untuk melihat apakah target tak hanya tax amnesty, karena sekarang APBN lebih penting. Jadi tidak hanya tax amnesty tapi seluruh APBN itu harus kredibel," jelasnya.

Nilai APBN-P 2016 adalah Rp 2.082 triliun. Nilai belanja Rp 2.082 triliun tersebut turun, dibandingkan APBN 2016 yang jumlahnya Rp 2.095,724 triliun. Pendapatan Negara dan Hibah Rp 1.786,225 triliun, turun dari sebelumnya Rp 1.822,545 triliun dengan penerimaan perpajakan yang nilainya Rp 1.539,166 triliun, turun dari sebelumnya Rp 1.546,664 triliun.

"Oleh karena itu kami akan melihat lagi dengan seluruh jajaran pajak, bea cukai, PNBP untuk melihat apa-apa dari sisi yang paling rawan dan yang paling mungkin perlu diperhatikan. Sehingga kita bisa mengantisipasi perkembangan dari pengelolaan APBN 2016," tegas Sri Mulyani.

Dari hal tersebut akan dilihat titik lemah dari APBN. Sri Mulyani membutuhkan beberapa waktu ke depan untuk mempelajari APBN tersebut.

"Kami perhatikan berapa banyak dan apa yang sudah disepakati itu berapa target penerimaannya, titik mana yang merupakan titik paling lemah dan bagaimana kami menyikapi. Saya tidak mengatakan apa-apa, saya rasa yang paling baik adalah sekarang lihat, dikaji, didalami, dipersiapkan," paparnya.

Hal ini sekaligus akan memberikan kepastian perekonomian dalam negeri, baik dari sisi pemerintah dan pelaku usaha terkait kebijakan yang akan diambil dalam jangka pendek.

"Paling penting adalah saya ingin membangun kepastian. Kepastian di dalam Kemenkeu dan Ditjen Pajak, kepastian untuk para pelaku usaha dan perekonomian, kepastian mengenai arah kebijakan. Karena itu yang paling penting supaya kami bisa jalan kembali. Ketidakpastian harus diturunkan sehingga para pelaku ekonomi bisa melakukan perencanaan kegiatan ekonominya," tergasnya. (mkl/wdl)