Sikap Pemerintah Tak Desak DPR Bahas APBNP Dipertanyakan

Jakarta - Sikap pemerintah yang tidak mau mendesak kepada DPR untuk melakukan pembahasan ABPN Perubahan pada masa reses saat ini dipertanyakan Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR Hafiz Zawawi. Seharusnya pemerintah segera membahas APBN Perubahan sehingga dana kompensasi segera dapat dicairkan."Rakyat sudah mengalami kesulitan akibat dampak kenaikan harga BBM yang ditetapkan pemerintah awal Maret lalu. Sementara dana kompensasi belum dapat dicairkan jika APBN perubahan belum disahkan," kata Wakil Ketua Panitia Anggaran Hafiz Zawawi kepada detikcom usai mengikuti rapat paripurna di Gedung Nusantara II DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakata, Kamis (24/3/2005).Hafiz menepis tudingan kalau pembahasan APBNP akan bertele-tele dan akan selesai pada bulan September sehingga dana kompensasi baru bisa dirasakan pada Oktober 2005. "Saya kira setelah reses kita akan langsung membahasnya pertengah Mei dan memakan waktu 4 minggu. Dan pada pertengahan Juni bisa disahkan dan awal Juli dana tersebut sudah dapat turun," katanya.Hafiz sendiri mengaku belum membaca RAPBNP yang diserahkan pemerintah kemarin. Dan ia menyatakan akan membacanya. "Saya belum baca, tetapi sepertinya perubahan seperti yang sudah diajukan sebelumnya," ujarnya.Menurut Hafiz, ada beberapa asumsi yang akan dipakai dalam APBNP seperti harga minyak US$ 35 /barel, produksi minyak 125 ribu/barel/rhari, nilai tukar terhadap dollar Rp 8.900 dan pertumbuhan sebesar 5,5 persen serta inflasi 7,5 persen.Selain itu, menurut Hafiz, pemerintah harus segera mendesak kepada DPR untuk membahas APBNP pada masa reses agar dana kompensasi segera turun. Terlebih lagi saat ini, dana pemerintah untuk subsidi sebanyak Rp 19 triliun sudah terpakai Rp16 triliun. "Kalau tidak segera dibahas darimana pemerintah akan menambah dana, kan gak bisa dipakai sembarangan," ujarnya. (jon/)