.webp)
Di hari keduanya menjabat sebagai Menteri Perhubungan, Budi menyampaikan sejumlah perintah yang diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kala untuk diemban ke depannya.
"Dua hari ini saya sudah melakukan rapat intensif, baik rapat di eselon I maupun II. Kita sudah diskusi tapi belum matang. Kita akan segera melakukan satu upaya reformasi baik itu berkaitan dengan SDM, efisiensi anggaran dan konektivitas. Tiga hal ini yang merupakan PR (Pekerjaan Rumah) besar dari Kemenhub," ujarnya, ketika berbincang dengan para awak media di kantornya, Jakarta, Jumat (29/7/2016).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang pertama berkaitan dengan mengefisienkan APBN. Caranya adalah melibatkan swasta sebanyak mungkin, dan menggunakan swasta sebagai stimulus. Urutannya adalah swasta, BUMN, baru APBN sehingga dana yang Rp 1 triliun dari APBN, yang tadinya cuma untuk 5 proyek tapi karena stimulus dan combine dengan swasta bisa menjadi lebih banyak," ujarnya.
Yang kedua, adalah konektivitas yang berkaitan dengan keterjangkauan daerah, pariwisata, dan disparitas harga. Ia mengaku telah menginstruksikan ke berbagai Direktorat Jenderal yang ada di Kementerian Perhubungan untuk menginventarisir aturan-aturan yang selama ini menghambat jalannya pembangunan di dalam lingkup Kementerian Perhubungan.
"Apakah ada aturan yang sudah tidak perlu lagi sehingga sejalan dengan yang kita sampaikan maksud untuk memberdayakan swasta tadi, menjadi suatu kemudahan untuk swasta. Nanti kita inventarisir apakah itu Peraturan Menteri, PMK, dll. Karena dengan adanya aturan yang tumpang tindih membuat kerja kita pada suatu level tidak mudah. Kita akan buat suatu deregulasi supaya swasta dan BUMN bisa bekerja dipagari oleh program-program tadi," pungkasnya.
Pesan Jokowi kepada Budi Karya
Budi Karya mengaku, saat ini Pemerintah tengah berupaya untuk mendorong pihak swasta masuk ke dalam program-program Pemerintah, agar kelak Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dapat diefisienkan, dan pembangunan dapat berjalan secara cepat dan merata.
Hal ini dibuktikan, dengan rencana dirinya untuk melakukan efisiensi APBN, dengan mendorong pihak swasta lebih banyak terlibat pada proyek-proyek Kementerian Perhubungan, khususnya transportasi.
"Pak Jokowi memberikan arahan yang sangat fundamental, berkaitan bagaimana kita memanfaatkan APBN secara efisien sehingga swastanya kita dulukan," ujarnya.
Terkait masalah konektivitas, ini turut menjadi perhatian Pemerintah yang juga tercantum di dalam Nawacita. Ia mengatakan hal ini terkait keterjangkauan daerah, pariwisata dan disparitas harga. Sejumlah peraturan pun direncanakan segera dideregulasi atau diperbaharui untuk melihat peraturan yang selama ini menghambat masuknya pihak swasta ke dalam proyek Pemerintah.
"Konektivitas harus di-deliver. Katakanlah sekarang selama ini kita membangun pelabuhan, yang selanjutnya pelabuhan itu harus didatangkan sarana-sarana itu (moda transportasi). Jadi bukan sekedar bandara atau pelabuhannya ada. Untuk itu tahapannya kita membuat suatu model-model yang tidak besar tapi memang diyakini bisa di-deliver. Contoh di Jambi, Labuan Bajo, Silangit dan sebagainya. Jadi itu yang akan kita lakukan," ungkapnya.
Ia pun menegaskan, semua proyek yang terkait dengan konektivitas akan ditawarkan kepada pihak swasta. Tentunya dengan berbagai regulasi yang dapat diterima oleh Pemerintah maupun swasta.
"Karena kita ingin ada quick win yang membuat masyarakat swasta itu lebih confidence dengan cara-cara yang kita lakukan. Yang akan banyak ditawarkan untuk swasta itu semua proyek. Kereta api, udara, dan lain-lain," jelasnya.
"Misalnya kalau musti swasta, bisa aja dengan PSO (Public Service Obligation). Artinya kita konsentrasi dengan daerah-daerah tertentu seperti yang dilakukan Susi Air. Jadi mungkin kalau dilakukan oleh Garuda, Lion tidak akan efisien. Jadi bisa pakai PSO," pungkasnya. (feb/feb)
