Melihat Kondisi Ekonomi RI di 2016

Nusa Dua - Optimisme terhadap ekonomi Indonesia semakin menguat dalam beberapa waktu terakhir. Angin segar datang dari berbagai kebijakan pemerintah, sehingga timbul sentimen positif bagi investor. Dana asing pun mengalir deras masuk ke dalam negeri.

Reza Priyambada, Analis Nonghyup Korindo Sekuritas, menaruh optimisme pertumbuhan ekonomi 2016 bisa mencapai 5,3%. Walaupun bisa saja realisasinya lebih tinggi, seiring dengan berjalannya kebijakan program pengampunan pajak atau tax amnesty.

"Dengan upaya pemerintah yang kita lihat, maka saya optimis pertumbuhan ekonomi bisa mencapai rentang 5,05%-5,3%," ujarnya, dalam diskusi di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, Minggu malam (31/7/2016).

Dari sisi inflasi, Reza memperkirakan laju inflasi tahun ini ada di kisaran 3,8-4,2%. Ini sesuai dengan asumsi yang dipatok pemerintah, meskipun sebenarnya masih risiko, seperti kenaikah harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif dasar listrik.

Pada kesempatan yang sama, Rangga Cipta, Analis Samuel Sekuritas Indonesia, melihat realisasi ekonomi Indonesia pada 2016 lebih rendah, yakni 5,1%. Namun masih lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, yang sebesar 4,8%.

Konsumsi rumah tangga tetap menjadi pendorong utama, akan tetapi porsi dari belanja pemerintah cukup besar terhadap ekonomi Indonesia. Di samping investasi swasta dan ekspor yang terus membaik.

"Ekspor akan lebih baik dari tahun lalu, karena terkait dengan tren positif pada harga komoditas," jelas Rangga.

Sementara itu Leo Putra Rinaldy, Analis Mandiri Sekuritas, melihat lebih pesimistis. Indonesia masih dalam fase perlambatan ekonomi. Tidak jauh berbeda dengan kebanyakan negara di dunia. Leo memroyeksi perekonomian Indonesia di 2016 tumbuh 5%.

"Perekonomian Indonesia memang masih dalam perlambatan," ujarnya.

Menurut Leo, untuk mendorong ekonomi tumbuh lebih cepat memang diperlukan peningkatan investasi yang drastis. Ini belum terlihat signifikan pada periode 2016.

Terhadap inflasi, Leo memproyeksikan 3,5-3,9%. Hal ini dianggap berkat upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas harga bahan makanan melalui kebijakan yang membuka keran impor.

"Jadi risiko inflasi kalau dari bahan makanan itu hampir sedikit, tinggal administer price seperti BBM dan listrik," terang Leo. (mkl/wdl)