Begini Cara Pemerintah Perluas Akses Layanan Jasa Keuangan

Jakarta - Pemerintah sedang menyiapkan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Keuangan lnklusif (SNKI) untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap Layanan keuangan formal. Posisi lndeks Keuangan lnklusif (IKI) Indonesia pada 2014 sebesar 36%, cukup tertinggal dibandingkan lKl beberapa negara ASEAN seperti Thailand (78%) dan Malaysia (81%), meski masih lebih besar jika dibandingkan Filipina (31%) dan Vietnam (31%).

"Kita tak cukup hanya membuka akses keuangan inklusif, tapi juga harus ada action yang jelas untuk merangkul rakyat," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat memimpin Rapat Koordinasi tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), Rabu (3/8), di Jakarta.

"Kalo Bank Indonesia pilar utamanya ada di pembiayaan, OJK pilarnya ada di keuangan, maka pemerintah kita pilanya ada di sertifikasi aset," lanjutnya.

Hadir dalam rakor antara lain Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman Hadad, Menteri PPNIKepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. Menteri Sosial Khoflfah lndar Parawansa, Menteri Komunikasi dan lnformatikan Rudiantara, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dan beberapa pejabat dari kementerian/lembaga.

Dokumen SNKI sebenarnya sudah dimulai pembahasannya sejak 2012 hingga 2014. Tapi dokumen ini lantas direvisi pada 2015 sesuai arahan Presiden dalam Nawacita.

Strategi Nasional Keuangan Inklusif ini akan memuat beberapa indikator untuk mengukur tingkat keberhasilannya, yakni akses (antara lain jumlah layanan keuangan (per 1,000 penduduk dewasa), penggunaan (antara lain jumlah rekening tabungan di lembaga keuangan formal per 1.000 penduduk), dan kualitas (antara lain indeks literasi keuangan).

"Implementasi Strategi Nasional Keuangan Inklusif dengan kelembagaan yang kuat ini djperlukan untuk meningkatkan persentase akses layanan keuangan pada lembaga keuangan formal sebesar 75% pada akhir 2019," kata Sekretaris Menteri Perekonomian, Lukita Dinarsyah Tuwo dalam paparannya.

Menurut Darmin, yang terpenting dalam strategi nasional ini adalah memasukkan program sertifikasi aset selain pengembangan aplikasi digital ke dalam program keuangan inklusif.

"Kalau orang punya sertifikat, akses ke pendanaan akan lebih terbuka. Jadi program sertifikasi ini akan memperkuat penjaminan," kata Darmin.

Selain membahas visi, misi dan indikator SNKI, rapat juga menyepakati untuk membentuk Tim Pengarah Dewan Nasional Keuangan Inklusif yang dipimpin Presiden dengan Wakil Ketua Wakil Presiden. Sedangkan Ketua Harian dijabat Menko Perekonomian dengan Wakil Ketua l Gubernur Bl dan Wakil Ketua ll Ketua DK OJK.

Anggotanya terdiri dari Menko PMK, Menko Polhukam, Menko Kemaritiman, Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Koperasi dan UKM, dan Menteri Sosial. (hns/hns)