.webp)
Sebagian besar dari mereka menyoroti ketimpangan harga pangan di daerahnya dengan daerah perkotaan. Keluhan pertama, datang dari Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola.
"Kawasan kami itu tergolong sebagai wilayah surplus beras. Tapi masyarakat kami sulit mendapatkan beras karena berasnya keluar semua ke daerah lain karena kalau ke daerah lain harga berasnya lebih mahal," kata dia dalam acara tersebut, Rabu (3/8/2016).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dengan kondisi tersebut, ia mengusulkan, agar pemerintah menghapuskan ketetapan Harga Pokok Penjualan (HPP). Harapannya, penetapan harga tidak perlu mengacu HPP dan harga beras di kawasannya bisa ditekan hingga ke level yang terjangkau oleh masyarakat.
"Usul saya, kenapa nggak HPP itu dihapuskan saja!" tuturnya.
Keluhan lain soal pangan dilontarkan Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko. Ia memprotes kebijakan pemerintah yang mudah sekali mengimpor daging sapi dengan alasan untuk menekan harga yang terus melonjak.
Padahal, menurutnya, harga daging yang tinggi hanya terjadi di beberapa titik saja terutama di kota besar. Sementara kota kecil bahkan desa sebenarnya tidak terlalu terpengaruh dengan daging.
Justru menurutnya saat harga daging sapi mengalami kenaikan, sebenarnya saat itu lah petani punya peluang mendapat keuntungan ekonomi.
"Kalau harga naik lalu dilakukan impor, maka harga di petani akan turun. Kalau ini diteruskan, saya khawatir nilai tukar petani akan turun terus. Akhirnya regenerasi petani kita juga terhenti karena pertanian nggak menarik untuk petani kita. Anak-anak muda nggak akan ada yang mau jadi petani karena industrinya nggak menguntungkan," kata Heru.
Untuk itu ia mendesak Pemerintah Pusat untuk tidak mudah melakukan impor daging sapi ketika harga daging sapi di kota mengalami kenaikan.
Tak sebatas masalah pangan, keluhan lain seputar energi juga sempat dilontarkan para Gubernur yang hadir. Salah satunya datang dari Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak yang mengaku kesulitan menyediakan infrastruktur pembangkit listrik padahal kawasannya adalah lumbung batu bara.
"Saya mau bilang, di Batang-Semarang, mau dibangun pembangkit listrik 1.000 mw. Kenapa tidak dibangun di Kaltim. Kan batu baranya di Kaltim. Jadi mohon, berilah kami kemudahan dalam membangun listrik," keluh Awang.
Respons Harga Beras
Menko Perekonomian Darmin Nasution merespons soal permintaan penghapusan HPP terkait beras. Menurutnya untuk mengatasi tingginya harga beras, penghapusan HPP bukan solusi.
"Kalau tidak ada HPP, ruginya banyak. Nanti akan ditekan kebawah harganya. Kalau ada HPP, ada harapan harganya tidak akan ditekan orang. Kalau harga tertekan, malah petani yang rugi," kata Darimin.
Darmin melanjutkan, HPP ditetapkan Pemerintah sebagai patokan agar harga jual komoditi yang bersangkutan tidak dijual dengan harga yang terlalu rendah sehingga merugikan petani.
Mengenai harga yang terlalu tinggi, Darmin melanjutkan, ada solusi lain yang tentunya bukan menghapuskan HPP.
"Harga terlalu tinggi, masalahnya memang mereka ada yang mau jual karena mereka mendapat harga yang menarik. Kalau ada yang melarang mereka menjual tentu juga tidak bijak, orang akan marah. Yang bisa dilakukan adalah bagaimana mendorong produksinya, tidak ada pilihan lain. Kalau jumlah produksi naik, otomatis harga akan turun," tandas Darmin.
Keluhan para pejabat daerah tersebut dituangkan dalam acara Sarasehan Nasional Ekonomi yang mempertemukan Gubernur Bank Indonesia (BI), Pemerintah dan Gubernur seluruh Indonesia.
Tema yang diangkat adalah membangun Indonesia dari daerah berbasis Sumber Daya Alam (SDA), percepatan infrastruktur, perbaikan tata niaga, dan reformasi birokrasi.
Pembicara dalam pertemuan adalah Gubernur BI Agus Martowardojo, Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. (dna/hns)
