Sri Mulyani: Presiden Ingin APBN Disusun Berdasarkan Data yang Akurat

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ke Istana Negara, Jakarta. Jokowi ingin Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan kebijakan disusun berdasarkan data dan informasi yang akurat.

Demikianlah disampaikan Sri Mulyani saat akan meninggalkan Istana Negara, Jakarta, Jumat (5/8/2016).

"Bahwa keseluruhan instrumen APBN, maupun kebijakan-kebijakan pemerintah (di dalamnya) itu akan dibuat berlandaskan suatu data-data atau informasi yang seakurat mungkin, dan kemudian dibuat kebijakannya," jelasnya.

Data perekonomian terkini dan proyeksi ke depan merupakan indikator dari pengambilan kebijakan pemerintah. Hal tersebut yang bisa menyelaraskan dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat dan berkelanjutan.

"Jadi saya lihat indikator ekonominya, kita akan terus menjaga supaya momentum perbaikan atau optimisme itu bisa diakselerasi, bisa dipercepat, tentu dengan langkah-langkah yang kredibel," papar Sri Mulyani.

Data tersebut meliputi para pihak yang berkepentingan, di antaranya adalah kondisi masyarakat, dunia usaha serta kondisi politik dalam legislatif.

"Kalau ada kendala, kendala seperti apa, sehingga kita bisa merespons secara baik. Saya rasa itu akan menimbulkan momentum yang makin baik," terangnya.

Sri Mulyani mengaku sudah mengetahui realisasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal II mencapai 5,18%. Namun, Ia masih enggan memberikan komentar, sebab perlu pendalaman mengenai faktor pendorong ekonomi tersebut.

Arahan dari Presiden Jokowi agar terus memantau kondisi ke depan. Bila diperlukan langkah dalam jangka pendek, maka harus segera diputuskan.

"Bapak Presiden terus memonitor, dan tentu meminta bahwa kami di Kementerian Keuangan bisa terus menjaga momentum ini. Dan kita akan terus membaca indikator itu dan meresponsnya dengan policy-policy yang semoga makin baik," pungkasnya.

Di samping itu juga harus ada keseimbangan antara ekonomi yang tumbuh tinggi dengan inflasi dengan terkendali. Ini sangat berkaitan dengan kemampuan daya beli masyarakat.

"Kita akan lihat apakah masih ada sisi-sisi yang sifatnya rawan dari dalam maupun dari luar, dan bagaimana kita menyikapinya. Itu mungkin yang paling penting dari pembicaraan siang ini," tukasnya. (mkl/feb)