Serapan Anggaran Lambat, Kemampuan Kerja Daerah Terhambat

Jakarta - Serapan dana APBN yang disalurkan dalam bentuk transfer daerah ke Pemerintah Daerah (Pemda) masih terpantau lambat. Tercatat sampai dengan Juni 2016, ada sebesar Rp 214 triliun dana pemerintah daerah yang hanya ditimbun di perbankan.

Kondisi ini menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi di satu daerah yang serapannya lambat. Apalagi kalau daerah tersebut tidak punya sumber pertumbuhan ekonomi lain seperti minyak dan gas bumi (migas), pertanian, maupun pertambangan, sehingga pergerakan ekonominya sangat bergantung serapan dana transfer daerah.

"APBN itu peranannya penting sekali. Kalau daerah-daerah seperti itu (Daerah yang hanya bergantung APBN), anggaran terserap lama, pasti akan sangat mengurangi kemampuan daerah itu untuk bekerja," tutur dia di Istana Negara, Jakarta, Jumat (5/8/2016).

Untuk itu, ia mendorong Pemda dapat segera mempercepat serapan anggarannya. Anggaran yang terserap bisa memompa pertumbuhan ekonomi daerah.

"Itu yang kita perlu juga lakukan untuk daerah-daerah yang memang sangat tergantung pada APBN melalui transfer ke daerah, sebaiknya kesiapan untuk bisa menggunakan APBN," sambung dia.

Ia mengakui, memang ada daerah-daerah seperti DKI Jakarta yang meskipun serapan anggarannya lambat namun roda perekonomiannya tetap bisa berjalan. Ini karena DKI Jakarta punya sumber pertumbuhan dari sektor swasta yang cukup besar sehingga tidak terlalu bergantung pada dana APBN dari transfer daerah.

"Kalau daerah seperti Jakarta ini, mungkin APBD-nya merupakan satu bagian saja dibandingkan aktivitas swasta dan masyarakat yang luar biasa banyak. Jadi ini mungkin tidak akan sangat mengganggu, tidak menjadi betul-betul motor yang sangat dibutuhkan," jelasnya.

Namun tak banyak daerah yang punya kondisi seberuntung DKI Jakarta.

"Ada daerah yang sebetulnya dari sisi APBD-nya maupun dari produk domestik bruto, atau ekonomi daerah itu size-nya sangat kecil, dan tidak ada pihak swasta yang cukup untuk menciptakan kegiatan ekonomi," ujar Sri Mulyani.

Untuk daerah dengan kriteria seperti itu lah, kecepatan serapan anggaran dapat memberi pengaruh besar pada perekonomian di daerah yang bersangkutan. Sri Mulyani pun membuka tangan bagi para Pemerintah Daerah yang mengalami kesulitan dalam melakukan percepatan serapan anggaran.

"Kalau mereka ada masalah, ada kekurangan, entah kapasitas, prosedur, kami siap membantu," pungkasnya. (dna/drk)