Penerimaan Pajak Tahun Ini Lebih Rendah Rp 219 T dari Target, Ini Sebabnya

Jakarta - Realisasi penerimaan pajak hingga akhir tahun diperkirakan lebih rendah sekitar Rp 219 triliun dari target Rp 1.539,2 triliun. Demikian menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai usai menghadiri sosialisasi tax amnesty bersama Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan.

"Dengan berbagai langkah yang sudah dilakukan, penerimaan pajak kita adalah 219 triliun lebih rendah dari yang ditargetkan APBNP 2016 yang sebesar 1539,2 triliun. Atau dalam hal ini 86% dari target yang diperkirakan sampai dengan akhir tahun, perkiraan kita akan Rp 219 triliun lebih rendah," ujar Sri Mulyani di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin Raya nomor 1, Jakarta Pusat, Jumat (5/8/2016).

Menurut Sri Mulyani realisasi yang rendah dari target ini dipicu beberapa faktor. Pertama, perlambatan ekonomi nasional. Dia mengatkan, hari ini BPS baru saja mengeluarkan laporan pertumbuhan ekonomi triwulan II. Menurut Laporan BPS, ekonomi di triwulan II tumbuh 5,18%, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 4,66%.

Tapi, kalau dilihat dalam 2 tahun terakhir, penerimaan dari sektor pertambangan terutama batu bara, perkebunan khususnya kelapa sawit, serta migas (minyak dan gas), maka pertumbuhan ketiga sektor ini negatif.

"2014 minus 8,1%, dan 2015 minus 15,8%. Penurunan dari aktivitas ekonomi tentu saja berakibat pada penerimaan pada sektor tersebut juga mengalami penurunan," kata Sri Mulyani.

Kedua, dilihat dari harga komoditas, yang mengalami penurunan cukup tajam, sampai dengan hari masih terjadi penurunan. Meskipun harga komoditas seperti CPO sudah mulai stabil.

"Harga komoditas ini mengkontribusikan penerimaan negara sebesar Rp 108 triliun sendiri," ujar Sri Mulyani.

Ketiga, Lingkungan perdagangan internasional. Sri Mulyani menjelaskan, pertumbuhan ekonomi dunia berkali-kali selalu direvisi turun dari sebelum 2013. Setiap kali ada proyeksi, 3 bulan kemudian pasti direvisi ke bawah.

Salah satu penyebab dari lemahnya pertumbuhan ekonomi dunia adalah perdagangan internasional yang sangat lemah.

"Sampai hari ini kalau kita lihat, perdagangan internasional masih mengalami growth yang sangat-sangat kecil. Kalau secara global saya tidak ingat. Kalau tidak salah itu hanya 2-3%. Kalau dibandingkan sebelum krisis ekonomi, biasanya ekspor-impor itu growth bisa mencapai double digit," kata Sri Mulyani.

"Untuk Indonesia, sampai dengan data yang anda lihat di BPS pagi hari ini, ekspor dan impor mengalami negatif growth. Kalau di luar aktivitas ekspor dan impor mengalami aktifitas yang negatif, maka penerimaan pajak kita terutama PPh pasal 22 juga mengalami penurunan. Itu diestimasikan untuk tahun ini akan kehilangan Rp 32 triliun sendiri, karena ekspor dan impor yang masih sangat lemah atau mengalami penurunan yang negatif," kata Sri Mulyani.

Keempat, dari sisi sektoral, konstruksi perdagangan dan industri manufaktur, ada 3 sektor yang paling penting di dalam penciptaan kesempatan kerja dan nilai tambah. Kalau dilihat sampai hari ini, sektor ini tumbuh tapi stagnan.

"Ini yang menyebabkan penerimaan kita di bandingkan dengan target per sektor nya, sekitar 118 triliun di bawah target awal yang ditetapkan APBN," terang Sri Mulyani.

Kelima, kebijakan pemerintah yang menaikkan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP),dari Rp 36 juta menjadi Rp 54 juta. Sri Mulyani mengatakan, tujuan kebijakan ini baik baik bagi mereka yang pendapatannya di bawah Rp 54 juta per tahun, supaya daya beli dari masyarakat ini tidak terlalu terbebani.

"Tetapi dari sisi penerimaan pajak, kebijakan tersebut sudah mengurangi target penerimaan pajak sebanyak Rp 18 triliun," kata Sri Mulyani. (hns/hns)