Penetapan Kuota Impor Sapi Diubah dari Triwulan Jadi Tahunan, Tapi Ada Syaratnya

Penetapan Kuota Impor Sapi Diubah dari Triwulan Jadi Tahunan, Tapi Ada Syaratnya

Dana Aditiasari - detikFinance
Senin, 08 Agu 2016 19:13 WIB
Foto: Rachman Haryanto
Jakarta - Untuk membuat harga daging sapi segar bisa turun hingga di bawah Rp 80.000/kg, berbagai cara dilakukan pemerintah. Regulasi impor pun dibongkar pasang, salah satunya dengan mengubah ketentuan impor sapi bakalan.

Sebelumnya dengan aturan lama, impor sapi bakalan untuk perusahaan penggemukan sapi (feedloter), ditetapkan setiap triwulan.

Aturan tersebut dianggap jadi salah satu biang mahalnya harga daging sapi segar, lantaran feedloter hanya memiliki waktu yang terbatas untuk mengimpor sapi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menteri Perdagangan (Mendag), Enggarstianto Lukito, mengatakan dengan penetapan kuota impor ditetapkan setahun, feedloter bisa memiliki waktu lebih lama sehingga perencanaan pengadaan sapi bisa dilakukan jauh hari, dan bisa mendapatkan sapi yang lebih murah.

Namun, pemberian kelonggaran izin tersebut memiliki syarat yang harus dipenuhi perusahaan feedloter.

"Harus ada kompensasi, apa itu? Mereka (feedloter) harus jadi peternak breeding (pembibitan), setelah baru kita berikan kuotanya," kata Enggar, ditemui di Mabes Polri, Jakarta, Senin (8/8/2016).

"Jadi mereka masing-masing mau berikan proposal kepada kita berapa jumlah jumlah (kuota) yang diinginkan. Kuota setahun kita berikan untuk yang mau (penuhi syarat)," tambah menteri asal Partai Nasional Demokrat ini.

Dia menjelaskan, feedloter yang ingin menikmati fasilitas penetapan kuota setahun ini harus sudah memiliki usulan perencanaan pembibitan sapi yang layak.

"Bibitnya ada di mana, kemudian lahan dan sebagainya. Ada perjalanan roadmap-nya kalau feedloter. Roadmap yang diajukan untuk 3-5 tahunlah," ujar Enggar.

Menurutnya, aturan tersebut dibuat sebagai insentif feedloter yang selama ini enggan memasuki breeding sapi karena dianggap sebagai investasi yang mahal, serta perputaran modal yang sangat lama.

"Harus segera. Kalau nggak kapan kita mau tergantung terus dengan impor. Mau nggak mau," tutup Enggar. (dna/wdl)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads