Investasi Asing Masih Terpusat di Pulau Jawa, Ini Sebabnya

Jakarta - Pemerintah menargetkan pemanfaatan panas bumi untuk pembangkit listrik mencapai 7.000 mega watt pada tahun 2025. Langkah tersebut untuk mendukung penyediaan listrik yang lebih merata secara nasional.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjo Negoro mengatakan, listrik yang merata dapat mendorong pemerataan pembangunan yang selama ini sulit tercapai.

"Kita sudah merdeka cukup lama tapi kita tidak punya solusi yang jelas untuk mengurangi disparitas (kesenjangan ekonomi antar wilayah). Dan saya rasa ketersediaan listrik bisa menjadi salah satu kunci memecahkan masalah disparitas tersebut," kata Bambang dalam sebuah sesi diskusi pada acara The 4th Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) 2016, di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (10/8/2016).

Bambang mengatakan, karena ketersediaan listrik sebagian besar ada di Pulau Jawa, minat investasi pun hanya terfokus di pulau terpadat di tanah air ini saja.

Foreign Direct Investment (FDI) alias investasi langsung oleh investor asing ke tanah air sebagian besar masih mengambil lokasi di Pulau Jawa. Hanya sebagian kecil yang mengambil lokasi di luar Pulau Jawa dengan alasan bahwa ketersediaan listrik di luar Pulau Jawa belum bisa diandalkan.

"Tidak ada masalah ketersediaan energi di Pulau Jawa. Jakarta, Tangerang, Bogor, Karawang. Dibandingkan bila mereka (investor) bangun pabrik di Riau, di Kalimantan Tengah, di Sulawesi Tenggara. Ada risiko yang tinggi bila mereka berinvestasi di lokasi tersebut. Sederhana, karena di sana (Riau, di Kalimantan Tengah, di Sulawesi Tenggara) ketersediaan energinya tidak cukup dan sulit didapat," kata Bambang.

Untuk itu Bambang kembali mengingatkan, bahwa penyediaan listrik adalah salah satu kunci pemerataan pembangunan. Sehingga katersediaannya harus terus didorong secara merata. (dna/ang)