Selama ini, pengelolaan pelabuhan seperti peti kemas dikelola oleh 2 institusi yakni Pelindo dan Kemenhub. Ke depan, Kemenhub akan fokus sebagai regulator, bukan operator.
Hal ini disampaikan oleh Budi Karya usai rapat koordinasi di Kementerian BUMN, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (10/8/2016).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Budi Karya, peningkatan peran BUMN pelabuhan khususnya Pelindo, harus segera diupayakan untuk mempercepat target yang ditentukan oleh Pemerintah guna meningkatkan konektivitas barang dan orang.
"Saya pikir prinsipnya konektivitas. Jadi kalau yang sudah dibangun mungkin kita lihat apakah langsung dengan BUMN. Tinggal kita lakukan semacam sewa lah dari mereka. Tapi memang penting harus menjadi perhatian, karena apa yang kita bangun itu harus diikuti daerah itu bisa dicapai dengan baik oleh penumpang atau turis. Jangan sampai ada pelabuhan, ada bandara tapi tidak bisa dicapai. Apakah Pelindo kita dorong, atau Pelni, atau swasta yang lain," sebutnya.
Di tempat yang sama, Direktur Utama Pelindo I, Bambang Eka Cahyana menyambut baik gagasan penyerahan pelabuhan Kemenhub kepada BUMN.
Dengan penyerahan tersebut, konektivitas barang dan orang bisa berjalan cepat karena fokus dikelola.
"Ide itu bagus. Kita siap untuk mengoperasikan pelabuhan yang selama ini dikelola oleh UPT (Unit Pelayanan Teknis). Dengan nantinya disatukan pelabuhan Pelindo dengan UPT, maka konektivitas barang dan orang akan lebih bagus," ujar Bambang. (feb/feb)











































