Ditugasi Kelola Pelabuhan UPT Kemenhub, Ini Respons Pelindo

Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan menugasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai operator penuh pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia, termasuk pelabuhan milik Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Empat BUMN pelabuhan, yakni Pelindo I, II, III, dan IV akan mengelola ratusan pelabuhan Unit Pelaksana Teknis yang selama ini dikelola oleh Ditjen Perhubungan Laut, Kemenhub.

Menjawab penugasan ini, BUMN pelabuhan menyambut baik.

"Nantinya begini, kan ada sekian ratus UPT, nanti Pelindo diminta untuk melihat UPT mana yang akan diambil. Pola pengambilannya perlu dibicarakan. Salah satu opsi yang nanti mungkin akan ditindaklanjuti, UPT bukan sekadar dikelola Pelindo, tapi dibeli Pelindo asetnya. Sehingga ada pengembalian dari APBN. Setelah itu dioperasikan Pelindo. Sehingga bisa mewujudkan satu kesatuan pelayanan," ujar Direktur Utama Pelindo I Bambang Eka Cahyana ketika ditemui di Kementerian BUMN, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (9/8/2016).

"Jadi masih mengawal-ngawal. Intinya garis ada penyatuan pengelolaan pelabuhan antara yang selama ini dikelola Pelindo dan Kementerian Perhubungan. Maka tidak terjadi inefisiensi dalam investasi, karena sudah menyatu," tambahnya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Utama Pelindo III Orias Petrus Moedak. Menurutnya, Perseroan akan mengupayakan pembiayaan guna melaksanakan penyatuan pengoperasian pelabuhan.

"Jadi pelabuhan yang dikelola oleh kita kalau ditempat yang sama ada 2, yang kelola ya kita satukan saja. Misalnya di Bima, ada pelabuhan kita yang dibangun APBN, nah itu kan tarifnya besar, alokasi kapalnya juga beda," katanya di lokasi yang sama.

Dalam waktu dekat, Ia pun berencana untuk menyatukan pelabuhan yang sedang dibangun di Labuan Bajo dengan UPT pelabuhan lainnya yang dikelola oleh Kemenhub. Dengan belanja modal/capital expenditure sebesar Rp 12 triliun hingga 2019, Pelindo III berencana untuk juga turut mengalokasikan dana tersebut guna mengupayakan penyatuan UPT-UPT ini.

"Harusnya nggak mahal, kan sampai 2019 spend Rp 12 triliun (capital expenditure). Rinciannya yang paling besar sekitar Rp 5 triliun di 2017," tandasnya.

"Yang pasti Labuan Bajo Bukan karena pariwisata saja, memang di situ kita nggak ada, satu dululah yang terdekat. Prospeknya bagus, kita bangun untuk pariwisata tapi akan ada pelabuhan yang memang di bawah perhubungan. Ini sudah disampaikan dan ini sangat baik tanggapannya, karena tujuannya ya untuk pembangunan semua, jadi nggak ada dualisme pengelolaan," pungkasnya. (feb/feb)