Pemerintah Usul Defisit APBNP Rp 19,5 T

Jakarta - Pemerintah mengusulkan besaran defisit dalam APBNP sebesar Rp 19,545 triliun atau 0,8 persen dari PDB. Nominal defisit anggaran ini lebih tinggi dari rencana defisit dalam APBN 2005 sebesar Rp 17,392 triliun.Demikian disampaikan wakil ketua panitia anggaran DPR Hafiz Zawawi kepada detikcom, Jumat (25/3/2005). Hafiz menyebutkan, dalam draf APBNP tersebut pemerintah memproyeksikan pendapatan negara dan hibah dan meningkat dari Rp 380,377 triliun menjadi Rp 443,78 triliun. Sedangkan belanja negara akan meningkat dari Rp 387,769 triliun menjadi Rp 463,332 triliun. Adapun pendapatan negara yang diproyeksikan akan mengalami peningkatan diantaranya berasal dari penerimaan PPH Migas yang diproyeksikan meningkat dari Rp 13,568 triliun menjadi Rp 21,29 triliun, PPH non migas meningkat dari Rp 128,624 triliun menjadi Rp 134,877 triliun.Sedangkan penerimaan cukai diharapkan meningkat dari Rp 28,933 triliun menjadi Rp 31,439 triliun. Selain itu, asumsi dasar lainnya yang dipakai pemerintah dalam pemyusunan APBNP diantaranya harga minyak dipatok 35 dollar perbarel, produksi minyak 1,125 juta barel/hari, suku bunga SBI tiga bulan 8 persen, nilai tukar rupiah Rp 8.900, tingkat inflasi 7 persen dan pertumbuhan ekonomi 5,5 persen.Ketika disinggung soal masa pembahasan, Hafiz menyebutkan panitia anggaran akan tetap membahas setelah masa reses, karena pemerintah sendiri tidak mendesak kepada DPR untuk membahas pada masa reses. Menyangkut kemungkinan alotnya pembahasan APBNP, baik di bamus maupun panitia anggaran, Hafiz menyatakan persoalan APBN saat ini sudah tidak masuk wilayah politik, tetapi sudah masuk wilayah ekonomi, sehingga semua diharapkan bisa membahas. "Jika pembahasan terlambat atau mundur, maka dana kompensasi tidak segera dikucurkan yang mengakibatkan rakyat terpukul 2 kali," tandasnya. (ton/)