Jokowi: Holding BUMN Bukan Privatisasi

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan publik agar tidak salah mengerti tentang rencana pembentukan induk usaha (holding company) Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Holding bukanlah privatisasi.

Demikianlah diungkapkan Jokowi saat pembukaan rapat kabinet terbatas di Istana Negara, Jakarta, Jumat (12/8/2016).

"Ingin saya tegaskan sekali lagi bahwa pembentukan holding BUMN ini bukan untuk menghilangkan BUMN. Tidak. Holdingisasi bukan privatisasi. Ini berbeda," tegasnya.

Dengan konsep holding, maka sama sekali tidak menghilangkan status BUMN. Begitu juga dengan portfolio saham negara secara keseluruhan.

"Tidak menghilangkan status BUMN pada perseroan yang menjadi anak perusahaan yang sahamnya di-inbreng-kan. Dan juga tidak menghilangkan atau mengurangi portofolio saham negara secara absolut. Ini tekanan ini perlu saya sampaikan supaya tidak keliru nanti," papar Jokowi.

Jokowi menambahkan, pemisahan kekayaan negara bukanlah peralihan hak dari negara kepada BUMN atau nama lain yang sejenisnya. Kekayaan negara yang dipisahkan tersebut masih tetap menjadi kekayaan negara sebagai pemegang saham.

"Pembentukan holding BUMN ini justru kita ingin memperkuat BUMN sehingga BUMN bisa keluar kandang, bisa menjadi perusahaan kelas dunia dan saya harapkan bahwa pengelolaan BUMN dijalankan berdasarkan paradigma yang menempatkan BUMN sebagai sebuah korporasi bisnis," pungkasnya. (mkl/ang)