Sri Mulyani Paparkan Fokus RAPBN 2017

Sri Mulyani Paparkan Fokus RAPBN 2017

Ardan Adhi Chandra - detikFinance
Selasa, 16 Agu 2016 18:00 WIB
Foto: Maikel Jefriando
Jakarta - Kementerian Keuangan telah menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2017 dengan total belanja senilai Rp 2.070,5 triliun.

Penyusunan RAPBN 2017 didasarkan pada tiga hal utama, antara lain penerimaan pajak, pembangunan infrastruktur, dan defisit yang dijaga 2,41% dari PDB.

Dari sektor pajak, pemerintah memiliki tugas yang cukup berat untuk memenuhi target penerimaan negara. Namun di sisi lain, pemerintah juga harus menjaga iklim investasi di dalam negeri, sehingga harus ada insentif-insentif pajak yang diberikan. Memang ada rencana pemerintah menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) badan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Asumsi dari perhitungan RAPBN 2017 dan ini diterjemahkan dari sisi 3 hal. Kebijakan fiskal terdiri dari 3 prioritas. Pertama, penerimaan negara, utamanya pajak. Pajak ini kombinasi yang melakukan dua fungsi yang sebenarnya sulit dilakukan yakni penerimaan negara yang diperkuat tapi juga mendorong iklim investasi agar kompetitif. Itu dua tujuan yang berlawanan. Maka kami cari titik tengah dari sisi penerimaan," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani, saat konferensi pers tentang nota keuangan dan RUU APBN 2017 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Selasa (16/8/2016).

Pada poin kedua, pemanfaatan APBN 2017 akan tetap fokus pada pembangunan infrastruktur. Nantinya, pembangunan infrastruktur tidak hanya fokus di Pulau Jawa saja, tapi juga di berbagai daerah di Indonesia khususnya di wilayah timur.

"Belanja akan fokus pada infrastruktur dan efisiensi. Pemerintah daerah memiliki fungsi dan peran makin penting, transfer daerah juga bisa lebih efektif dalam menggunakan anggaran untuk pembangunan," tutur Sri Mulyani.

Selain itu, efisiensi penggunaan APBN 2017 juga akan terus dilakukan guna menjaga besaran defisit anggaran negara. Di 2017, pemerintah mengasumsikan besaran defisit juga harus terjaga di angka 2,41%.

"Jaga defisit agar selalu sustainable dan tidak ganggu kredibilitas dan sustainbilitas jangka panjang," jelas Sri Mulyani. (wdl/wdl)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads