Menteri BUMN: Tidak Ada PMN BUMN di Tahun 2017

Jakarta - Kementerian BUMN optimistis di tahun anggaran 2017 tidak akan melakukan suntikan modal kepada seluruh perusahaan pelat merah. Berbeda dari dua tahun terakhir BUMN selalu mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN).

Tidak dilakukannya PMN di tahun 2017 karena struktur permodalan BUMN dianggap sudah cukup kuat untuk melakukan kegiatan operasional hingga pembangunan infrastruktur.

"Sekarang tahun depan dengan kemampuan kita, kita tidak butuh PMN lagi. Jadi bumn me-leverage equity yang didapatkan dari negara untuk pembangunan," Menteri BUMN Rini Soemarno saat konferensi pers tentang nota keuangan dan RUU APBN 2017 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Selasa (16/8/2016).

Terlebih lagi di tahun depan ada beberapa BUMN dan anak usahanya akan melakukan Initial Public Offering (IPO) yang akan menjaring dana segar dari investor. Perolehan dana segar dari IPO juga menambah likuiditas permodalan BUMN untuk melakukan bisnisnya.

"Kalau tahun ini kita target ada beberapa right issue, tapi tahun depan anak-anak BUMN seperti Hutama Karya Realty kita akan IPO, Tugu Pratama juga akan IPO dan ada beberapa anak cucu BUMN lainnya untuk dapat meningkatkan kemampuan BUMN," kata Rini.

Kementerian BUMN juga akan menambah kapasitas belanja modalnya menjadi Rp 555 triliun. Angka ini mencakup seluruh BUMN yang sebagian besar sahamnya dimiliki negara.

"Untuk 2015 capex kita Rp 219 triliun, tahun ini targetnya Rp 416 triliun. Tahun depan sekitar Rp 555 triliun. Dengan jumlah ini kita lakukan leveraging," tutup Rini. (ang/ang)