RI Tambah Utang untuk Bayar Bunga Utang, Kemenkeu: Hanya Sebagian

Jakarta - Tidak seluruh utang yang ditarik oleh pemerintah digunakan untuk pembayaran bunga utang. Ada komponen utang yang ditujukan untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan perlindungan sosial di dalam negeri.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017, posisi defisit keseimbangan primer sudah mencapai Rp 111,4 triliun.

"Hanya sebagian, nggak semua dari penerbitan utang kita dipakai untuk membayar bunga utang," terang Dirjen Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko (Dirjen PPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Robert Pakpahan, seperti dikutip detikFinance, Kamis (18/8/2016).

Keseimbangan primer adalah selisih dari total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang. Dinyatakan negatif atau defisit karena sudah tidak tersedianya dana untuk membayar bunga utang. Maka pemerintah harus menarik utang baru untuk membayar bunga utang.

Robert menjelaskan, keseimbangan primer yang defisit tentunya sangat diperhatikan. Maka itu perlu dijaga dengan cermat. Meskipun APBN dirancang ekspansif, namun kenaikan defisit yang terjadi tidak terlalu signifikan.

"Di proposal pemerintah sudah banyak pertimbangan bahwa keseimbangan itu masih bisa di-sustain-lah. Karena ujung-ujungnya kita masih lihat rasio utang berapa. Untuk mendorong dan memastikan bahwa pembangunan infrastruktur ya diperkenankan. Mudah-mudahan tidak terus-terusan," paparnya.

Secara umum, RAPBN 2017 akan memiliki nilai belanja Rp 2.070,5 triliun, dan penerimaannya adalah Rp 1.737,6 triliun. Akan ada defisit Rp 332,8 triliun atau 2,41% dari PDB.

Hingga akhir Juni 2016, total utang pemerintah pusat tercatat Rp 3.362,74 triliun. Naik Rp 39,38 triliun dibandingkan akhir Mei 2016, yaitu Rp 3.323,36 triliun. (mkl/wdl)