Manufaktur RI 'Tiarap', Bank Dunia: Biaya Logistik Mahal

Jakarta - Perkembangan industri manufaktur Indonesia bisa dikatakan 'tiarap' dibandingkan era 1990-an. Saat itu, Industri manufaktur Indonesia tumbuh 11% per tahun namun sejak era 2000-an sampai saat ini, industri manufaktur tanah air hanya tumbuh di bawah 5%.

Padahal, industri manufaktur berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Mandeknya pertumbuhan industri manufaktur RI, salah satunya dipicu oleh mahalnya biaya logistik sehingga membuat produk manufaktur Indonesia kurang kompetitif.

"Perusahaan-perusahaan Indonesia mengeluarkan biaya yang besar karena buruknya logistik, kesenjangan infrastruktur, prosedur izin, dan lisensi yang membatasi. Ini yang melemahkan perusahaan-perusahaan yang berlokasi di Indonesia dibandingkan negara pembandingnya yang beroperasi dengan biaya lebih rendah," ujar Ekonom Utama Bank Dunia di Indonesia, Ndiame Diop, di Kantor Perwakilan Bank Dunia, Bursa Efek Indonesia, SCBD, Jakarta Selatan, Kamis (18/8/2016).

Ia mengatakan, biaya logistik merupakan bagian terpenting untuk mewujudkan produk dalam negeri yang berdaya saing internasional. Biaya logistik di Indonesia berada di kisaran 24% dari PDB, biaya itu dihitung mulai dari pengiriman barang-barang.

Menurut Diop, persentase tersebut relatif tinggi, sementara Thailand berhasil mencatat besaran biaya logistik sebanyak 16% dari PDB.

Survei terbaru Bank Dunia terhadap manufaktur pada aglomerasi utama Indonesia menunjukkan rincian biaya logistik. Jumlah biaya logistik rata-rata mencerminkan biaya transportasi dan penanganan peti kemas (45% dari jumlah biaya logistik), biaya persediaan (26%), pergudangan (17%), dan administrasi logistik (17%). Biaya persediaan di Indonesia jauh lebih tinggi dibanding negara pesaing Indonesia, yakni Malaysia hanya 13% dan Thailand 16%.

Ia menyebut tingginya biaya persediaan membuat ketidakpastian dalam mata rantai pasokan.

Sebagai contoh, misalnya biaya membawa peti kemas dari atau ke pelabuhan utama di Tanjung Priuk, di Jakarta Utara dua kali lipat dibanding Malaysia walaupun jaraknya sama. Survei ini dilakukan terhadap 83 perusahaan yang melakukan pengiriman darat dan beroperasi di Jabodetabek. Apa penyebabnya?

"Penyebabnya waktu tunggu dan diam yang berkepanjangan di jalan akibat macet, antrian panjang di pelabuhan, dan rendahnya efisiensi dalam sinkronisasi pengiriman dan pengambilan kargo," ujar Diop. (feb/feb)