Utang Pemerintah Rp 3.362 T, Kemenkeu: Masih Okelah

Jakarta - Utang pemerintah tercatat sudah mencapai Rp 3.362,74 triliun per Juni 2016. Utang ini akan terus bertambah seiring dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dirancang defisit setiap tahunnya.

Schneider Siahaan, Direktur Strategis dan Porfolio Utang, Ditjen Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kemenkeu, menilai secara nominal utang ini terlihat sangat besar. Akan tetapi dari sisi rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih cenderung rendah, yaitu 27%.

"Sekarang rasio (utang terhadap PDB) 27% itu masih okelah," ujarnya, di Gedung Djuanda, Kemenkeu, Jakarta, Jumat (19/8/2016).

Menurut Schneider, kepanikan boleh saja terjadi ketika rasio utang sudah melebihi batas 60% terhadap PDB. Sebab, akan menimbulkan tekanan yang berat terhadap fiskal. Apalagi dengan kondisi ekonomi yang negatif.

"Kalau bicara risiko fiskal ya 60% di atas PDB, itu yang dikhawatirkan bisa menimbulkan tekanan malah," jelasnya.

Kondisi tersebut baru saja terjadi kepada Yunani. Pemerintah, kata Schneider, sangat belajar dari kesalahan negara-negara lain agar tidak melakukan kesalahan yang serupa. Maka dari itu walaupun utang bertambah, tapi masih dijaga pada titik rasio yang terkendali.

"Kalau sudah kayak Yunani, nggak bisa bangun apapun, bayar gaji pun tidak bisa," tegasnya.

Sejauh ini pembayaran utang sekaligus bunga masih dalam hitungan lancar. Meskipun sekarang kondisi defisit keseimbangan primer sudah mencapai Rp 111,4 triliun, yang artinya pemerintah menarik utang untuk membayar utang.

Schneider menyatakan, secara perlahan defisit anggaran akan diturunkan pada batas 1,2% terhadap PDB, di mana sekaligus mampu menurunkan posisi keseimbangan primer menjadi 0, bahkan surplus.

"Kesimpulannya sekarang kita masih sehat," pungkasnya.

Mau tahu profil utang pemerintah? Cek di sini. (mkl/wdl)