Sri Mulyani: BUMN Harus Mampu Memanfaatkan Sumber Daya Alam RI

Jakarta - Undang-undang Republik Indonesia mengamanatkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, sayangnya hal tersebut hanya sekedar menjadi semboyan negara dan belum benar-benar bisa dirasakan penerapannya.

"Dari sisi minyak kita posisi ke 27 terbesar dunia, cadangannya. Dari sisi gas kita nomor 4 dunia, batu bara kita nomor dua dunia. Dari nikel kita posisi 9, dan dari emas kita posisi 4 dunia. Tapi itu semua belum terefleksikan dalam peringkat pembangunan kita," kata Sri saat menggantikan Menteri BUMN Rini Soemarno dalam rapat Holding di Komisi VI DPR, Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/8/2016).

Menurut Sri, kondisi ini disebabkan oleh rendahnya kemampuan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ada di Indonesia untuk melakukan misi pembangunan saat ini.

Salah satunya bisa terlihat dari besarnya cadangan minyak yang dimiliki namun pengolahannya dilakukan di luar negeri. Demikian juga dengan sumber mineral nasional yang saat ini masih lebih banyak diekspor lantaran infrastruktur pengolahan tidak tersedia di dalam negeri.

Padahal, menurut Sri, harusnya BUMN punya andil besar dalam memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki negara termasuk kekayaan alamnya untuk menggerakkan perekonomian nasional.

"Jadi tidak hanya berkali-kali disebut dalam undang-undang bahwa kekayaan negara bumi air tanah beserta isinya harus digunakan sebesarnya untuk kemakmuran negara, tapi kita juga harus memampukan BUMN kita bisa melakukan itu," papar dia.

Cara untuk meningkatkan kemampuan BUMN, kata Sri, bisa dilakukan dengan melakukan sinergi BUMN. Sinergi yang dilakukan dapat membuat BUMN dioperasikan dengan lebih profesional dan lebih kompetitif.

"Kalau ingin bisa dibanggakan, maka BUMN harus merupakan badan usaha yang profesional, yang kompetitif dan punya kinerja yang menciptakan kesejahteraan rakyat," tandas dia. (dna/feb)