Mengintip Rencana Susi Pasca Penertiban Kapal Asing di Laut RI

Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bawah pimpinan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti gencar melakukan penertiban kapal asing sejak 2014 lalu. Penertiban tersebut membuat kekayaan laut Indonesia kini dapat lebih dinikmati oleh nelayan-nelayan Indonesia sendiri.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Sjarif Widjaja, mengungkapkan bahwa sebelum November 2014, 3.900 dari 5.200 kapal berukuran di atas 30 GT adalah kapal asing. Sekarang kapal-kapal asing itu hilang sehingga stok ikan di laut meningkat.

"Sejak adanya adanya Permen KP 56 dan 57, maka 1300 kapal itu posisinya mulai hilang dan lepas dari Indonesia, mereka sudah banyak yang pulang. Kalau kita lihat di data satelit sebelum 2014, laut kita penuh dengan kapal asing. Setelah mereka pergi, stok ikan mulai pulih, dan ikan ikan mulai banyak ke pinggir," kata Sjarif kepada detikFinance di kantornya, Jakarta, Rabu (24/8/2016).

Banyaknya ikan dari tengah laut yang berenang sampai ke pinggiran ini membuat para nelayan lokal sekarang tak perlu berlayar jauh untuk mencari tangkapan, biaya operasi untuk penangkapan ikan pun jadi lebih efisien.

"Dulu nelayan kita kesulitan bahan bakar karena berlayarnya harus sampai ke tengah laut sehingga kebutuhan BBM-nya tinggi. Secara tidak sengaja BBM kita dipakai juga oleh asing, dulu bisa dilihat nelayan antri beli BBM. Sekarang sudah nggak pernah terdengar lagi ada antre BBM karena kapal kapal asing sudah pada pergi," dia menuturkan.

Pasca penertiban tersebut, apalagi penataan-penataan yang akan dilakukan Susi supaya kekayaan perikanan dapat benar-benar bermanfaat untuk kemakmuran rakyat?

Yang dilakukan pertama kali dilakukan setelah penertiban adalah pemberdayaan nelayan lokal. "Sekarang saatnya kita berdayakan nelayan, dengan patokan (produksi) 9 juta per ton per tahun. Sekarang ini produksinya hanya 5,5 juta ton, masih banyak space. Sekarang KKP tahap selanjutnya memberdayakan nelayan," paparnya.

Untuk meningkatkan hasil tangkapan nelayan lokal, dibuat program-program pemberdayaan seperti bantuan pembiayaan, pemberian bantuan kapal dan alat-alat tangkap yang lebih bagus, asuransi nelayan, dan sebagainya.

"Akhir tahun akan kita sebar peralatan seperti jaring dan kita berdayakan nelayan. Tahun depan kita disetujui kemenkeu tentang progam pembiayaan untuk nelayan, lalu asuransi nelayan," Sjarif menerangkan.

Setelah pemberdayaan, tahapan selanjutnya adalah hilirisasi perikanan. Maka KKP perlu berupaya membuat iklim investasi di sektor hilirisasi perikanan menjadi lebih menarik. "Kalau nelayan sudah berdaya, tugas berikutnya adalah mengundang mitra mitra kita untuk investasi untuk mulai masuk di hilir. Sekarang konsentrasi kita kepada investasi, kepada hilirisasi dan pengolahan," ucapnya.

Dirjen Penguatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan, Nilanto Perbowo, menjelaskan bahwa langkah hilirisasi dimulai dengan pembangunan 'sistem rantai dingin' supaya ikan dapat disimpan lebih lama.

"Hilirisasi dimulai dengan sistem rantai dingin," ucapnya.

Kendala-kendala utama yang menghambat investasi di sektor hilirisasi perikanan, misalnya pasokan listrik dan jalur logistik, harus segera diselesaikan. "Kendala yang paling utama saya pikir energi listrik, itu pertama. Mudah-mudahan dalam waktu dekat terpenuhi. Lalu yang kedua itu jalur logistik distribusi dari timur ke tengah dan dari barat ke tengah atau sebaliknya," ujarnya.

Untuk itu, KKP membuat 15 lokasi Program Perikanan Terpadu. Kawasan terpadu ini semacam 'real estate' untuk industri pengolahan ikan, semua infrastruktur mulai dari listrik hingga pelabuhan sudah tersedia, investor tinggal bangun pabrik saja. Kawasan ini akan dibangun bersama-sama oleh kementerian dan lembaga terkait, bukan hanya KKP.

"Maka dari itu KKP sedang menjajaki kemungkinan beberapa terobosan melalui 15 lokasi Progam Perikanan Terpadu di beberapa lokasi, salah satunya Natuna. Itu yang kita dorong untuk kerja sama lintas kementerian lembaga, kita tarik semua ke kawasan itu," tukasnya.

15 kawasan terpadu ini di antaranya adalah Mentawai , Simelue , Nunukan, Sangi, Talaud, Tual, Timika, Merauke , Moa, Rotendao, Natuna. "Kita siapkan lahannya, kita matangkan sarana dan prasarananya. Jadi pola seperti ini yang akan kita lakukan secepat-cepatnya," tegas Nilanto.

Sampai pertengahan tahun ini, investasi yang masuk ke sektor perikanan sudah Rp 4,49 triliun, sudah lebih tinggi dibanding realisasi investasi pada tahun-tahun sebelumnya.

"Jadi investasinya tumbuhnya begini, naik terus. Sekarang tahun 2016 sudah Rp 4,49 triliun sampai Juni, dari tahun 2014 selama setahun Rp 3,2 triliun, dan sekarang belum akhir tahun udah Rp 4,49 triliun," pungkasnya. (ang/ang)