Hadapi Laju Urbanisasi yang Tinggi, RI Siapkan Langkah Ini

Jakarta - Salah satu masalah yang dihadapi oleh Indonesia saat ini adalah laju perpindahan penduduk dari desa ke kota atau urbanisasi yang tinggi. Ada 177 juta rakyat Indonesia yang tinggal di perkotaan saat in, dan diprediksi pada 10 tahun mendatang, sekitar 68% penduduk Indonesia berada di wilayah perkotaan.

Untuk memantau dan mengendalikan laju urbanisasi ini, pemerintah meningkatkan fungsi Badan Informasi Geospasial dengan menyiapkan kebijakan satu peta atau one map policy.

"Next step kita ingin membangun BIG sebagai super data bank. Jadi semua data spasial yang ada di Indonesia yang dibangun menggunakan anggaran pemerintah semuanya harus tersimpan di BIG," ujar Deputi Pengembangan Wilayah Kementerian Bappenas Arifin Rudiyanto saat acara Urban City Plan Forum di Hotel Aryaduta, Jakarta, Selasa (30/8/2016).

Peran BIG menyediakan informasi geospasial disebut vital bagi perencanaan pembangunan karena akan menunjukkan keadaan sosial ekonomi masyarakat.

"Wilayah mana yang penduduknya lebih banyak orang miskin, disupport butuh dokter berapa, kamar Rumah Sakit yang tersedia. Jadi dengan data bisa diperhitungkan pelayanan sosial dasar bagi masyarakat miskin. Kita ingin mereka selain pendapatan meningkat, pengeluaran dasar bisa berkurang. Ini bisa dibantu dengan pemanfaatan data spasial," jelasnya.

Arifin menambahkan, urbanisasi juga memicu terjadinya pengembangan lokasi tertentu di perkotaan, yang tidak sesuai dengan daya dukung lingkungan. Salah satu contoh akibatnya adalah banjir di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, pekan lalu.

"Banyak sekali pembangunan yang tanpa pemerhatian daya dukung lingkungan. Contoh paling terakhir, banjir di Kemang. Itu karena bantaran sungai diberikan izin untuk bangun bangunan. Kalau kita punya data dan informasi yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Itulah gunanya kita punya data statistik dan spasial yang baik dan terkoordinasi," tambahnya (hns/hns)