RI Bakal Jadi Importir Gas di 2030, Ini Persiapan Anak Usaha Pertamina

Jakarta - Indonesia, yang saat ini merupakan salah satu eksportir gas bumi terbesar di dunia, tak lama lagi akan berubah status menjadi importir gas. PT Pertamina (Persero) memperkirakan Indonesia mulai jadi net importir gas di 2030.

Sebagai konsekuensi dari adanya impor gas, Indonesia harus menyiapkan berbagai infrastruktur, terutama Floating Storage and Regasification Unit (FSRU) dan Terminal Receiving LNG and Regasification.

Sebab, gas yang diimpor tentu berbentuk gas alam cair (Liquid Natural Gas/LNG) yang harus ditampung dan diregasifikasi lagi, agar dapat digunakan untuk industri, listrik, dan pabrik pupuk.

Saat ini Indonesia baru memiliki 2 FSRU dan 1 terminal regasifikasi, yaitu FSRU Lampung dan FSRU Jawa Barat, serta terminal di Arun. Bila FSRU dan infrastruktur lainnya tak segera disiapkan, gas impor tak bisa masuk, industri di dalam negeri bakal kekurangan gas pada 2019.

PT Pertamina Gas (Pertagas), anak usaha Pertamina yang bergerak di bidang infrastruktur gas bumi, menyatakan siap membangun fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan untuk menerima LNG impor.

"Kalau kita ditugaskan pasti siap untuk membangunnya. Percuma kalau kita impor tapi nggak ada fasilitasnya. Makanya kita mau siapkan," kata Direktur Utama Pertagas, Hendra Jaya, saat ditemui di acara IndoPIPE 2016, Jakarta, Selasa (30/8/2016).

Pihaknya telah berencana membangun sejumlah fasilitas penerimaan LNG, misalnya di FSRU Jawa Tengah, FSRU Cilacap, serta Terminal Penerimaan dan Regasifikasi di Jawa Timur. "Pasti ada FSRU, LNG hub. Ada beberapa di mana yang relevan, misalnya di Jawa Timur, Sulawesi, Cilacap," paparnya.

Meski sumber-sumber gas di Jawa Timur sekarang masih banyak, tapi pasokan gas akan berkurang sekitar tahun 2020, sementara kebutuhan industri terus naik seiring pertumbuhan ekonomi. Maka tak lama lagi industri di Jawa Timur membutuhkan pasokan gas dari impor.

"Ke depan misalnya di Jawa Timur, kan kalau misalnya sumur, wellhead-nya itu sudah habis, mau nggak mau kan di atas tahun 2020 harus dipikirkan bagaimana saat kebutuhan meningkat tapi sumbernya terbatas. Kita harus bikin (terminal penerimaan LNG) di sana," tuturnya.

Hendra mengaku tak khawatir bakal kesulitan dana untuk pembangunan infrastruktur-infrastruktur ini. "Biaya bisa dari global bond atau Pertagas mungkin nanti diizinkan cari equity (modal) sendiri," tutupnya.

Sebagai informasi, dalam neraca gas bumi yang disusun Kementerian ESDM, Indonesia butuh impor gas sebanyak 1.777 bbtud pada 2019, 2.263 bbtud pada 2020, 2.226 bbtud di 2021, 1.902 bbtud tahun 2022, 1.920 bbtud di 2023, 2.374 bbtud pada tahun 2024, dan 2.304 bbtud di 2025. (wdl/wdl)