Subsidi Tak Lagi Berbasis Barang, Tapi Rumah Tangga Sasaran

Subsidi Tak Lagi Berbasis Barang, Tapi Rumah Tangga Sasaran

Yulida Medistiara - detikFinance
Selasa, 30 Agu 2016 17:50 WIB
Foto: Hasan Alhabshy
Jakarta - Pemerintah menjalankan program subsidi yang tepat sasaran, transparan, dan kredibel. Caranya dengan mengalihkan subsidi secara bertahap, dari sistem subsidi berbasis barang/harga barang ke sistem subsidi yang berbasis rumah tangga sasaran.

Hal ini disampaikan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPR terhadap RUU Nota Keuangan dan RAPBN 2017, di Gedung DPR, Selasa (30/8/2016).

"Perlunya pengelolaan anggaran subsidi dilakukan secara efektif, lebih tepat sasaran, serta didukung dengan basis data yang transparan, dan sistem penyaluran yang kredibel dan akuntabel," ujar Sri Mulyani.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Upaya pengalihan subsidi telah dan akan dilakukan, melalui antara lain:
  • pilot project subsidi langsung LPG Tabung 3 kg
  • perbaikan mekanisme penyaluran penerima subsidi listrik
  • pembenahan basis data dan mekanisme penyaluran pupuk dan benih bersubsidi'
  • konversi subsidi pangan/rastra menjadi program bantuan pangan dalam bentuk non tunai (voucher) secara langsung kepada rumah tangga sasaran secara bertahap.
Sri Mulyani menambahkan, perbaikan efektivitas dan ketepatan sasaran penerima subsidi, serta program perlindungan sosial lainnya dilakukan dengan menggunakan basis data terpadu yang telah dimutakhirkan (Pemutakhiran Basis Data Terpadu/PBDT 2015). Dengan data terpadu itu, pemerintah dapat melihat dan menganalisis hingga 40% masyarakat termiskin di Indonesia, lengkap dengan nama, alamat, dan karakteristik rumah tangga.

Di sisi lain, penggunaan teknologi yang lebih maju (kartu atau smartcard) dan terintegrasi akan terus diupayakan untuk dapat memperbaiki akurasi, eifisiensi, dan efektivitas pemberian subsidi.

"Kebijakan ini juga akan didukung dengan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada rumah tangga sasaran penerima subsidi. Koordinasi dan kerjasama dari semua pihak terkait, seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN dan masyarakat juga akan terus dilakukan," pungkas Sri Mulyani. (hns/wdl)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads