Pusat Tunda Cairkan DAU, Kabupaten Ini Siapkan Strategi Pembiayaan

Pusat Tunda Cairkan DAU, Kabupaten Ini Siapkan Strategi Pembiayaan

Yulida Medistiara - detikFinance
Rabu, 31 Agu 2016 15:17 WIB
Foto: Rachman Haryanto
Jakarta - Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan mengalami tiga kali pemotongan anggaran. Namun, Kabupaten Tanah Laut masih bisa menyiasati dengan Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran).

Wakil Bupati Tanah Laut, Kalsel, Sukamto menyebut daerahnya terkena 3 kali pemotongan yang pertama Dana Alokasi Khusus (DAK) 10 persen sebanyak Rp16 miliar dari sebelumnya Rp 160 miliar. Kedua dari DBH (Dana Bagi Hasil) baru disalurkan Rp 248 miliar hingga Juli, tetapi di PMK seharusnya mendapat Rp 500 miliar.

Serta Dana Alokasi Umum (DAU) secara total Rp 97 miliar, per bulannya diberikan Rp 24 miliar pada beberapa bulan lalu. Sedangkan saat ini mendapat penundaan meski begitu daerah Tanah Laut masih bisa bertahan dengan APBD yang ada.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"DAU fungsinya untuk biaya pegawai, bayar gaji, honor, sertifikasi guru, tunjangan dan lain-lain, untuk Tanah Laut memang dari DAU ada Rp 937 miliar di tahun 2016 ini. Itu masih ada sekitar lebih Rp 200 miliar untuk digunakan belanja langsung kita seperti pembangunan jalan," ujar.

Ia mengatakan, wilayahnya memiliki Silpa tahun 2015 sebesar Rp1,39 triliun.

"Secara total belanja kami jadi Rp 2,1 triliun sementara pendapatan dari pusat ada Rp 1,35 triliun anggaran tahun ini. Bayangkan sejak awal kita hati-hati di dalam belanja sementara itu sudah dianggarkan di dalam belanja kan bisa bangkrut," ujar Sukamto, di Bank Indonesia Institute, Jakarta Pusat, Rabu (30/8/2016).

Dari silpa tersebut dialokasikan Rp 700 miliar untuk membayar gaji pegawai dan sisa sekitar Rp 300 miliar untuk digunakan membangun rumah sakit pada tahun 2017. Menurutnya, silpa tidak dihabiskan tahun ini karena untuk berjaga-jaga.

"Silpa memang nggak dihabiskan ternyata terjadi seperti ini bermanfaat," katanya.

Sukamto mengatakan, saat ini dilakukan efisiensi dan penghematan kegiatan yang tidak prioritas. Misalnya seperti sosialisasi dan membangun konstruksi pembangunan tetapi yang ditetapkan adalah anggaran yang diprioritaskan.

"Yang kita prioritaskan adalah jalan, irigasi, alat-alat mesin pertanian, alat-alat pasca panen karena memberikan kontribusi langsung. Kalau memang harus perjalanan dinas kami cari perjalanan dinas cari yang murah dan hotel paling murah untuk menghemat anggaran," kata Sukamto. (hns/hns)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads