Bupati Ini Minta Pusat Libatkan Daerah Dalam Pemangkasan Anggaran

Jakarta - Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara (Sumut), terkena pemotongan anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) sebanyak 10 persen atau Rp 20 miliar dari total Rp 200 miliar. Sehingga, yang mengalir ke Kabupaten Nias hanya Rp 180 miliar untuk melakukan kegiatan pembangunan.

Pemotongan ini membuat proyek pembangunan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) di Kabupaten Nias terganggu. Padahal, proyek ini masih berjalan dan tinggal tahap penyelesaian

Bupati Nias, Sokhiatulo Laoli, mengatakan tidak masalah jika mendapatkan pemotongan anggaran sebanyak Rp 20 miliar. Namun, semestinya jangan memotong anggaran untuk proyek kantor Dinas Dukcapil karena sedang berjalan.

"Karena kekurangan anggaran di pusat jadi dipotong. Kita sudah sampaikan surat supaya tidak dipotong nyatanya tetap dipotong. Kita itu karena sudah terlanjur di masukan ke APBD 2016 sudah jalan dan sudah terkontrak, itu kita minta sebabnya jangan dipotong. Toh kan sebelum akhir tahun ada APBN-P di situ saja paling di kompensasi lah supaya kita nggak mengalami risiko seperti ini, tapi tetap saja dipotong, di situlah repotnya," ujar Sokhiatulo di Bank Indonesia Institute, Jakarta Pusat, Rabu (31/8/2016).

Dia mengatakan, seharusnya anggaran yang dipotong terkait dengan proyek yang belum berjalan. Untuk itu, dia meminta pusat sebaiknya melibatkan pemerintah daerah dalam menentukan anggaran mana yang harus dipangkas.

"Kalau proyek jalan seandainya belum terkontrak boleh saja walaupun kami akan dipersoalkan dengan masyarakat. Sepanjang belum terkontrak, belum ditender barang kali masih mungkin kami tunda. Kita ingin di dengar, ada proyek yang petunjuk teknisnya belum jelas boleh di potong, ada yang ga terlalu urgent itu bisa dipotong," kata Sokhiatulo.

"Kami usulkan oke yang boleh dipotong anggaran ini, ini. Tapi, pemerintah potongnya itu mestinya didengar juga suara kita. Tentu kita yang tahu mana hal-hal yang prioritas di daerah," tuturnya. (hns/hns)