Tak Ingin Ulangi Kesalahan, Begini Langkah Sri Mulyani Untuk APBN 2017

Jakarta - Masa tahun anggaran 2016 memang belum selesai, akan tetapi pemerintah harus mengikuti proses pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menteri Keuangan, Sri Mulyani, tak ingin mengulangi kesalahan perencanaan seperti pada APBN sebelumnya.

"Dari situasi yang dihadapi di 2016 kan memberikan pelajaran penting bahwa data dan database itu sangat penting," ungkap Sri Mulyani, di Gedung DPR, Rabu malam (31/8/2016).

Data ini menjadi persoalan yang rumit, ketika diperlukannya kesesuaian antara pemerintah pusat dan daerah. Misalnya untuk data di bidang pendidikan dan kesehatan.

"Perlu dilakukan sinkronisasi dari sisi data dan database-nya. Data itu data apa saja? Kesehatan itu jumlah rumah sakit primer, tenaga kesehatan. Kalau dari sisi guru itu jumlah sekolah, murid. Data kombinsasi K/L (Kementerian/Kembaga) dan pemerintah daerah ini perlu sinkronisasi yang luar biasa banyak," paparnya.

Kemenkeu, kata Sri Mulyani, akan mencoba mengidentifikasi dengan lebih rinci untuk tahun depan. Sehingga diharapkan tidak ada lagi anggaran yang tidak efisien.

"Seperti yang disampaikan beberapa menteri, bahwa mereka melihat banyak kata-kata bersayap yang seperti presiden menginginkan, itu tentu ada indikasi bahwa ada ruang untuk efieisiensi dari K/L. Di daerah banyak sekali posnya dari mulai DAU (Dana Alokasi Umum), DBH (Dana Bagi Hasil), DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik dan nonfisik, dana desa" ujarnya.

Meski sebenarnya Kemenkeu lebih bergerak pada sisi alur pencairan anggaran. Di mana membutuhkan kelengkapan dokumen, agar program sesuai dengan yang direncanakan.

"Namun, sekali lagi, bukan berarti kami memahami sepenuhnya masing-masing instansi lain dan bagaimana mereka apalagi pertanyaannya pada efektivitas penggunaanya, karena ini tugas dari seluruh K/L dan pemerintah daerah," jelas Sri Mulyani. (mkl/wdl)