Sebagai Penasihat Khusus Sekjen PBB di bidang Inklusi Keuangan, Ratu Maxima memberikan sedikit arahan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro untuk meningkatkan akses keuangan kepada masyarakat Indonesia.
Istri dari Raja Willem-Alexander ini juga sempat menyinggung pemanfaatan e-KTP untuk memperluas akses keuangan masyarakat. Program e-KTP yang belum sepenuhnya selesai dinilai dapat menghambat peningkatan akses keuangan masyarakat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ratu Belanda yang lahir di Argentina 45 tahun lalu ini juga menyebut potensi tabungan pos dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Bappenas sebagai bagian dari pemerintah telah melakukan studi mendalam untuk memanfaatkan kantor pos sebagai tempat untuk menghimpun dana dari masyarakat.
Ide ini didasarkan pada kemudahan akses masyarakat ke kantor pos yang lebih mudah dibandingkan harus pergi ke bank. Namun, Kantor Pos hanya bisa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan tidak bisa menyalurkan kredit.
"Kemudian dalam diskusi juga bicara mengenai pentingnya tabungan pos. Tabungan pos sudah dilakukan studi mendalam oleh Bappenas. Tabungan pos ini sangat potensial untuk mendukung keuangan inklusif. Karena daya jangkau kantor pos sampai ke desa-desa sampai ke pelosok-pelosok. Bisa dipergunakan juga untuk membuat orang lebih mudah mengakses sistem keuangan, tentunya kami mengusulkan tabungan pos," jelas Bambang.
Bambang menambahkan, kantor pos bersama dengan BRI sebagai bank milik pemerintah yang sudah ada di pelosok daerah akan bersama-sama memperluas akses keuangan kepada masyarakat.
"Kita ingin tabungan pos dan BRI bersama-sama memperluas penetrasi sektor perbankan ke masyarakat secara umum," tambah Bambang.
Dalam kunjungannya ke Kantor Bappenas, Ratu Maxima juga membuka pintu kepada Indonesia untuk bisa belajar dari Belanda mengoptimalkan pemanfaatan Kantor Pos dalam menampung tabungan masyarakat.
"Kalau mau belajar tabungan pos yang sukses, belajar dari Belanda. Di sana ada Bank ING," tutup Bambang. (drk/drk)