Dukung Tol Laut, Pelindo II akan Kelola 4 Pelabuhan Milik Pemerintah

Jakarta - Salah satu strategi PT Pelindo II (Persero) dalam mendukung tol laut adalah rencana pengambilalihan operasi sejumlah pelabuhan pemerintah yang berstatus Unit Pelayanan Teknis (UPT). Pelabuhan ini dikelola Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Guna pengoperasian yang lebih efektif dan efisien, maka BUMN pelabuhan tersebut saat ini tengah membidik 12 pelabuhan yang akan diambilalih pengoperasiannya, dengan 4 di antaranya segera diproses.

"Kami sendiri setelah melalui studi, mengusulkan untuk tahap pertama akan mengelola 4 pelabuhan. Pelabuhan Sintete, Tanjung Batu, Linau, dan Pelabuhan Batam. Ini ada di daerah Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat dan Batam. Di dalam jangka menengah, kami rencanakan di luar 4 ini, kami rencanakan untuk menambahkan 8 lagi, sehingga total akan menjadi 12 pelabuhan baru yang akan dikelola oleh Pelindo II," ujar Direktur Utama Pelindo II, Elvyn G Masassya, kepada detikFinance di kantornya, Jalan Pasoso nomor I, Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (31/8/2016).

Lokasi yang berdekatan dengan pelabuhan Pelindo II menjadi alasan pertama Pelindo memilih pelabuhan-pelabuhan yang akan diambilalih pengoperasiannya. Selain itu, pelabuhan-pelabuhan tersebut menjanjikan secara ekonomi karena lokasinya yang juga strategis.

"Kalau lokasi berdekatan akan lebih baik dikelola dalam satu sistem dan memberikan akses lebih mudah kepada pelaku di industri pelabuhan termasuk perkapalan. Yang kedua, dengan lokasi yang berdekatan, kita bisa jika dibutuhkan menempatkan alat di situ. Dengan cara ini akan lebih efektif pengelolaan pelabuhannya. Jadi dasar utamanya adalah karena lokasinya berdekatan," jelas dia.

Saat ini, ada beberapa opsi yang sedang dibicarakan di dalam mekanisme pengambilalihan operasi UPT-UPT tersebut. Di antaranya adalah menyewa pelabuhan tersebut, semi permanen, atau sepenuhnya mengambilalih operasional pelabuhan tersebut.

"Misalnya kami menyewa pelabuhan tersebut. Atau kita yang mengoperasikan, nanti dari hasil usahanya ada sebagian yang kami serahkan kepada Kementerian Perhubungan. Dan opsi yang ketiga, diserahkan sepenuhnya ke Pelindo, sebagai bagian dari aset-aset negara yang dikelola oleh Pelindo," ujar dia.

"Jadi yang sudah disepakati sekarang adalah prinsipnya. Bahwa pelabuhan-pelabuhan itu sebagian akan dikelola oleh Pelindo. Tetapi mekanismenya masih dalam proses karena ini menyangkut aset yang dimiliki oleh negara," pungkasnya. (drk/drk)