PNBP Hingga Agustus Capai Rp 160,7 Triliun, Ini Kata Kemenkeu

Jakarta - Kementerian Keuangan mencatat realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga Agustus lalu baru mencapai Rp 160,72 triliun atau 65,6% dari target PNBP APBN-P 2016 Rp 245,08 triliun. Selama periode 2012-2015 PNBP negara mengalami penurunan rata-rata 10,1% per tahun.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara mengatakan, tiap badan yang dibawahi oleh K/L diminta untuk meningkatkan layanan pada berbagai sektor. Peningkatan layanan ini diharapkan dapat meningkatkan PNBP pada tahun-tahun yang akan datang.

"Kita harus kaitkan dengan pelayanan. Pelayanan yang diberikan oleh Negara. Pelayanan itu harus makin lama makin baik. Jadi memang kalau kita tarik PNBP, berarti ada pelayanan yang berikan kepada masyarakat, harus kita evaluasi, makin baik atau enggak. Ya, membuat masyarakat makin nyaman atau enggak dalam lakukan usahanya," ujar dia di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (5/9/2016).

"Tarif regulasi misalnya, membayar nya mesti mudah. Nilainya harus jelas, dan seterusnya. Jadi memang baik, kalau misalnya dikaitkan. Ketika dibuat PNBP, kan ada tarifnya. Untuk evaluasi supaya tarifnya benar-benar mencerminkan. Tarifnya optimal dan berikan pelayanan yang baik bagi masyarakat," tambahnya.

Hal ini juga menanggapi sejumlah anggota Badan Anggaran DPR RI menyarankan agar tiap Kementerian dan Lembaga meningkatkan pelayanannya terhadap masyarakat terkait PNBP. Misalnya pelayanan pembuatan SIM yang dipimpin oleh kepolisian RI.

"Seperti pelayanan pembuatan SIM. Harusnya pelayanan lebih baik kepada masyarakat. Kan ini PNBP. Ada seorang putri yang diteriaki saat membuat SIM di Surabaya untuk mencap jarinya di mesin pembuat SIM," ujar salah seorang anggota Banggar DPR RI menanggapi target PNPB yang dicanangkan oleh K/L terkait.

Pemerintah sendiri menetapkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam RAPBN 2017 Rp 240,4 triliun. Jumlah ini lebih rendah Rp 4,7 triliun dari target PNBP dalam APBN-P 2016. Lanjut Suahasil, PNBP dapat didorong seiiring dengan tingginya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat.

Hal itulah kemudian yang membuat anggota Banggar DPR mendorong pemerintah meningkatkan pelayanan.

"PNBP kan penerimaan negara bukan pajak, fungsi dari kegiatan ekonomi. kalau kegiatan ekonomi naiknya cepat maka PNBP bisa naiknya cepat. Tapi kalau pertumbuhan ekonomi naik tapi tidan terlalu cepat ya PNBP akan tercermin di situ. Makanya kita musti lihat satu per satu. Kementerian kan sudah lakukan analisis dan asesment. Derap ekonomi akan seperti apa nantinya. Itu yang akan kita koordinasikan," jelas dia. (hns/hns)