Pemerintah Tak Masalah Saham Sisa 5% di Merpati, Asal Bisa Terbang

Jakarta - Jalan privatisasi dipilih Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), agar PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) bisa terbang lagi. Targetnya, jika proses privatisasi beres, maskapai perintis tersebut bisa kembali beroperasi pada 2017 mendatang.

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN, Aloysius K. To mengungkapkan, pemerintah tak masalah jika saham pemerintah di maskapai tersebut hanya tersisa 5% saja.

"Itu (privatisasi) saham pemerintah bisa terdilusi sampai 95%. Tak apa, asal Merpati bisa hidup lagi. Sekarang prosesnya sedang cari investor, yang karyawan di-PHK sudah selesai, tapi masih ada beberapa utangnya," ujar Aloysius di kantor pusat MNA, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (5/9/2016).

Soal calon investor, lanjut dia, Kementerian BUMN bakal membuka penawaran setelah Komite Tim Privatisasi selesai membahasnya dengan DPR.

"Kita buka seluas-luasnya. Kriteria nanti kita tetapkan, intinya sekarang kita butuh investor yang mau ambil alih. Jadi utang-utang kita coba ringankan," jelas Aloysius.

Aloysius mengungkapkan, meski sulit menarik investor yang berminat mengambil alih MNA yang notabene perusahaan sekarat, pertumbuhan maskapai penerbangan domestik jadi alasan MNA masih jadi incaran investor.

Apalagi, lanjutnya, beberapa asetnya masih bernilai ekonomis seperti Merpati Maintenance Facility (MMF), dan Merpati Training Centre (MTC).

"Memang sulit cari investor ke maskapai, apalagi buat maskapai yang lagi terpuruk. Tapi saya dengar ada airlines lain yang 600-700 rute belum bisa terisi. Artinya market maskapai ini masih sangat luas, kemudian aset-asetnya masih bernilai," ujar Aloysius. (ang/ang)