Percepat Izin Kapal, Susi Buka 'Samsat Bersama' dengan Kemenhub

Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti ingin izin kapal tangkap ikan bisa semakin dipercepat. Selain izin online, kementeriannya tancap gas dengan membentuk kantor 'samsat bersama' dalam urusan izin kapal.

"Gerai izin samsat bersama akan kita buka lebih banyak dengan Kementerian Perhubungan. Kita kejar tahun ini selesai di beberapa tempat," kata Susi saat rapat kerja dengan Komisi IV di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/9/2016).

Selain samsat bersama, masalah lain dalam pengurusan izin kapal penangkap ikan, yakni banyaknya sertifikasi nakhoda yang harus diubah setelah bobot kapal berubah karena mengikuti pengkuran ulang.

Ukuran kapal-kapal ikan tersebut tersebut naik setelah dilakukan program pengkuran ulang lantaran banyaknya markdown atau pemalsuan bobot kapal. Di sisi lain, sertifikasi nakhoda berbeda-beda degan jenis dan bobot kapal.

"Soal izin kita percepat dengan samsat bersama. Namun masalah lainnya yakni setelah berat kapal naik setelah diukur ulang karena sebelumnya markdown, sertifikasi nakhodanya juga harus berubah. Padahal yang berubah hanya berat kapal saja, kapalnya ya sama. Maka saya minta Menhub bisa fasilitasi dengan konversi sertifikat nakhoda, tanpa lewat diklat," jelas Susi.

Tanpa perubahan sertifikat nakhoda, lanjutnya, meski kapal sudah diukur ulang, namun banyak izin melaut tak bisa dikeluarkan syah bandar di pelabuhan.

"Kalau di KKP asal sudah diukur ulang kapal ya langsung jalan saja. Masalahnya syah bandar belum juga keluarkan SLO (surat laik operasi). Jadi harapannya nakhoda bisa langsung kenaikan sertifikat saja tanpa diklat," ujar pemilik maskapai Susi Air ini. (ang/ang)