Beda Pandangan DPR dan Pemerintah Soal Pertumbuhan Ekonomi 2017

Jakarta - Rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 terkait dengan asumsi makro ekonomi antara Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pemerintah dan Bank Indonesia (BI) kembali dilanjutkan malam ini. Beda pandangan antar masing-masing pihak pun terjadi, khususnya terkait pertumbuhan ekonomi.

Komisi XI DPR menilai ekonomi tahun depan bisa tumbuh pada rentang 5,05% dan 5,2%, dengan alasan realisasi yang terjadi dalam dua tahun terakhir sangat jauh dari yang diasumsikan dalam APBN.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berpandangan berbeda. Setelah melihat kondisi perekonomian global yang masih akan melambat, maka untuk Indonesia diproyeksikan mencapai 5,1-5,2%.

"Jadi 5,1-5,2% adalah angka yang relatif cukup menggambarkan kondisi global sangat hati-hati. Indonesia sebagai negara tertinggi ketiga di G20 kita memiliki perekonomian yang masih cukup besar untuk menggantikan faktor yang berasal dari luar dan ini momentum dari faktor percaya diri," kata Sri Mulyani dalam rapat di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/9/2016).

Sementara itu, asumsi 5,05% memang mengutamakan faktor kehati-hatian. Apalagi melihat kondisi realisasi yang terjadi dalam dua tahun terakhir.

"Kalau 5,05% cukup hati-hati. Mungkin untuk memberikan optimisme, karena pertumbuhan sebagai instrumen sebagai sinyal yang membuktikan pemerintah optimis yang akan didukung oleh kebijakan-kebijakan, maka saya lebih ke 5,1-5,2%," terangnya.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo senada dengan pemerintah dengan asumsi 5,2%. Menurutnya memang kondisi ekonomi global perlu diperhatikan secara serius pada tahun depan.

"Kalau harus dipilih pada satu titik, maka kita lebih memilih ke 5,2%," ungkap Agus.

Agus menambahkan, pertumbuhan kredit tahun depan memang diharapkan lebih tinggi seiring besarnya likuiditas di dalam negeri. Kredit diproyeksikan tumbuhan 12,7%. Kemudian untuk inflasi, Agus memproyeksikan 4,65%.

"Inflasi 4,65%, ini dikarenakan faktor adanya tax amnesty dan naiknya tarif listrik," ujarnya. (mkl/dna)