Anggaran tersebut naik Rp 4,1 triliun dibandingkan alokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2016. Pokok-pokok kebijakan yang akan dijalankan, di antaranya adalah terkait dengan reformasi fiskal.
Ini meliputi optimalisasi penerimaan negara, khususnya perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemenkeu akan meningkatkan kualitas belanja, baik untuk belanja modal, subsidi dan perbaikan pelaksanaan anggaran serta menaikkan efektivitas transfer daerah dan dana desa.
"Untuk kegiatan ini, kami sebutkan kontribusi Kemenkeu dari pengurangan pendanaan dari kegiatan yang konsumtif," ujarnya.
Sri Mulyani menyatakan instansinya juga terlibat dalam target kedaulatan energi. Khususnya yang berkaitan dengan dukungan fasilitas penarikan modal swasta.
"Untuk prioritas yang berhubungan dengan desa dan kawasan pedesaan untuk kawal UU desa, kami lakukan sosialisasi UU desa dan lakukan monitoring dan evalausi atas distribusi dana desa secara periodik," terang Sri Mulyani.
"Untuk daerah perbatasan, pembangunan pos lintas terpadu oleh bea cukai dengan adakan fasilitas custom, imigrasi, dan karantina. Kontribusi kami dengan mengadakan kegiatan tadi, dengan pengadaan x-ray dan sarana prasarana perkantoran," tukasnya. (mkl/hns)